Breaking News:

BI dan Pemprov Papua Tandatangani Komitmen Pengendalian Stabilitas dan Disparitas Harga

Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua melakukan penandatanganan komitmen pengendalian stabilitas dan disparitas harga menuju Papua satu harga.

(Humas Bank Indonesia)
Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua melakukan penandatanganan komitmen pengendalian stabilitas dan disparitas harga menuju Papua satu harga menuju Papua satu harga 

TRIBUNPAPUA.COM - Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua melakukan penandatanganan komitmen pengendalian stabilitas dan disparitas harga menuju Papua satu harga.

Pada Kamis (25/2/2021), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua beserta Instansi Vertikal, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Asosiasi dan Pelaku Usaha di Provinsi Papua melakukan High Level Meeting (HLM) dan penandatanganan komitmen kesepakatan tindak lanjut TPID Provinsi Papua tahun 2021.

Pelaksanaan HLM dan penandatanganan dipimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Naek Tigor Sinaga dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat, Adolf Simanjuntak, serta Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Doren Wakerkwa.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Naek Tigor Sinaga kepada Tribunpapua.com, Kamis, menyampaikan bahwa pelaksanaan HLM dan penandatanganan komitmen merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan HLM TPID pada tanggal 18 Februari 2021.

Berbagai tindak lanjut telah dilakukan, mulai dari pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan survei dengan berbagai Instansi guna memperoleh informasi terkait kendala dan usulan program pengendalian inflasi serta penanggulangan disparitas harga di Provinsi Papua.

Baca juga: Harga Minyak Tanah Melambung, Disperindakop Jayapura Bakal Lakukan Evaluasi dan Sidak

Selanjutnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat, Adolf Simanjuntak, turut mendukung program pengendalian inflasi, terutama melalui peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Adolf menekankan bahwa penyaluran kredit untuk UMKM di Papua masih relatif rendah. Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Formal diperlukan bagi UMKM untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi dan ekonomi dari UMKM, sehingga dapat menghasilkan produk dan jasa yang lebih terjangkau.

Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal sekaligus Pengarah TPID Provinsi Papua, menyampaikan apresiasi serta dukungan terhadap pengendalian inflasi dan penanggulangan disparitas harga di Provinsi Papua, yang dikemas dalam gerakan Pengendalian Cepat menuju Papua Satu Harga (Pace Juara).

Klemen Tinal mengharapkan agar gerakan tersebut dapat menjadi pendorong dalam meminimalisir disparitas harga, baik dari sisi inter maupun intra Papua sehingga masyarakat Papua dapat lebih maju dan sejahtera.

Gerakan "Pace Juara" memiliki fokus stabilisasi harga dan mengurangi disparitas harga melalui empat pilar utama yaitu, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif (4K).

Baca juga: Polisi Tangkap 5 Orang yang Diduga Jual Senjata ke KKB, Wakapolda Papua: Mereka Jaringan Makassar

Halaman
123
Penulis: Musa Abubar
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved