Breaking News:

KKB Papua

KKB Kini Teroris, KSP Minta Masyarakat Tidak Khawatir: Tetap Beraktivitas seperti Biasa

Mengenai penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua teroris, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani meminta masyarakat untuk tak khawatir.

(KOMPAS.com/Dian Erika )
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani di Perpustakaan Nasional, Senin (2/3/2020). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Mengenai penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua teroris, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani meminta masyarakat untuk tak khawatir.

Jaleswari mengatakan, keputusan itu sudah melalui pertimbangan yang matang.

"Diambil dengan pertimbangan yang matang, dengan memperhatikan masukan dan analisis dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintah," kata Jaleswari melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (30/4/2021).

Menurut Jaleswari, keputusan itu juga didasarkan pada fakta mengenai tindakan kekerasan oleh KKB yang menyasar aparat dan masyarakat sipil, termasuk pelajar, guru, hingga tokoh adat.

Baca juga: Warga Abaikan Prokes Covid-19 di Manokwari, Gugus Tugas: Sebenarnya Lebih ke Perilaku

Berdasarkan data Gugus Tugas Papua PPKK Fisipol UGM, selama 2010-2020 terdapat 118 kasus kekerasan yang pelakunya merupakan KKB.

Kemudian, korban jiwa dari kasus kekerasan mencapai 356 orang, terdiri dari 93 persen masyarakat sipil dan TNI-Polri. Sisanya merupakan anggota KKB.

Menurut Jaleswari, penyebutan organisasi/individu teroris di Papua ini secara limitatif, hanya dilekatkan pada organisasi atau orang yang melakukan perbuatan serta motif sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Antara lain perbuatan kekerasan, menimbulkan teror, perusakan fasilitas publik, dan dilakukan dengan motif politik dan gangguan keamanan," tutur dia.

Penyebutan KKB sebagai organisasi/individu teroris ldimaksudkan untuk mengefektifkan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap KKB.

Kendati demikian, Jaleswari menyebut, pemerintah akan memastikan tindakan penegakan hukum yang dilakukan aparat tidak eksesif dan berdampak negatif pada masyarakat.

Halaman
12
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved