KKB Papua
Ungkap 3 Konsekuensi KKB Berlabel Teroris, Peneliti Terorisme UI: Jangan Sampai Salah Menyebut
Peneliti terorisme UI Ridlwan Habib menilai setelah KKB di Papua dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah, akan ada 3 konsekuensinya.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM - Peneliti terorisme UI Ridlwan Habib menilai setelah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah, Kamis (29/4/2021) kemarin, akan ada tiga kosekuensinya.
Ridlwan Habib menyebut, pertama, ujung tombak penanganan adalah Polri dalam hal ini adalah Densus 88.
Selain itu, kata dia, para pelaku dihukum menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018.
Dalam operasi penegakan hukum terhadap terorisme, kata Ridlwan, Polri bisa meminta bantuan TNI, bahkan pasukan khusus TNI.
Baca juga: KKB Kini Teroris, KSP Minta Masyarakat Tidak Khawatir: Tetap Beraktivitas seperti Biasa
"Namun perlu segera ada Perpres TNI mengatasi terorisme sebagai payung hukum dan bisa segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi," kata Ridlwan ketika dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (30/4/2021).
Konsekuensi kedua, kata dia, adalah penyebutan secara spesifik kelompok terorisme di Papua berdasarkan pimpinan mereka.
"Jangan sampai salah menyebut sebagai kelompok teroris Papua karena akan membuat marah warga Papua lain yang tidak mendukung. Sebut saja nama kelompoknya misalnya kelompok teroris Lekagak Telenggen , kelompok teroris Goliat Tabuni, kelompok teroris Kely Kwalik, dan seterusnya," kata Ridlwan yang merupakan alumni S2 Intelijen UI tersebut.
Konsekuensi ketiga, kata dia, Densus 88 bisa menangkap siapa saja yang setuju, atau mendukung aksi bersenjata di Papua.
Baca juga: KontraS Ungkap Konflik Rumit tentang Papua: Label KKB sebagai Teroris, Abaikan Permasalah Tersebut
Termasuk, kata dia, mereka yang mendukung di medsos.
"Misalnya Veronika Koman, selama ini mendukung KKB di Twitter, bisa ditangkap atas dugaan terorisme sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018," kata Ridlwan.
Penangkapan itu, kata dia, juga bisa dilakukan terhadap aktivis-aktivis pro KKB yang berada di kota-kota di luar Papua.
"Misalnya di Yogya, di Surabaya, kalau ada indikasi kelompok itu mendukung KKB sekarang bisa dihukum dengan Undang-Undang terorisme," kata dia.
Ridlwan mengatakan dengan demikian perlu dipikirkan masifnya penangkapan, termasuk kapasitas penjara yang digunakan nanti.
"Pergantian istilah menimbulkan konsekuensi serius yang harus disiapkan pemerintah," kata Ridlwan.
Berita lain tentang KKB Papua
(*)
