Breaking News:

KKB Papua

Ungkap 3 Konsekuensi KKB Berlabel Teroris, Peneliti Terorisme UI: Jangan Sampai Salah Menyebut

Peneliti terorisme UI Ridlwan Habib menilai setelah KKB di Papua dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah, akan ada 3 konsekuensinya.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Peneliti terorisme dan intelijen dari Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Peneliti terorisme UI Ridlwan Habib menilai setelah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah, Kamis (29/4/2021) kemarin, akan ada tiga kosekuensinya.

Ridlwan Habib menyebut, pertama, ujung tombak penanganan adalah Polri dalam hal ini adalah Densus 88.

Selain itu, kata dia, para pelaku dihukum menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018.

Dalam operasi penegakan hukum terhadap terorisme, kata Ridlwan, Polri bisa meminta bantuan TNI, bahkan pasukan khusus TNI.

Baca juga: KKB Kini Teroris, KSP Minta Masyarakat Tidak Khawatir: Tetap Beraktivitas seperti Biasa

"Namun perlu segera ada Perpres TNI mengatasi terorisme sebagai payung hukum dan bisa segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi," kata Ridlwan ketika dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (30/4/2021).

Konsekuensi kedua, kata dia, adalah penyebutan secara spesifik kelompok terorisme di Papua berdasarkan pimpinan mereka.

"Jangan sampai salah menyebut sebagai kelompok teroris Papua karena akan membuat marah warga Papua lain yang tidak mendukung. Sebut saja nama kelompoknya misalnya kelompok teroris Lekagak Telenggen , kelompok teroris Goliat Tabuni, kelompok teroris Kely Kwalik, dan seterusnya," kata Ridlwan yang merupakan alumni S2 Intelijen UI tersebut.

Konsekuensi ketiga, kata dia, Densus 88 bisa menangkap siapa saja yang setuju, atau mendukung aksi bersenjata di Papua.

Baca juga: KontraS Ungkap Konflik Rumit tentang Papua: Label KKB sebagai Teroris, Abaikan Permasalah Tersebut

Termasuk, kata dia, mereka yang mendukung di medsos.

"Misalnya Veronika Koman, selama ini mendukung KKB di Twitter, bisa ditangkap atas dugaan terorisme sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018," kata Ridlwan.

Halaman
12
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved