KKB Papua

Gubernur Papua Minta Pemerintah Kaji Ulang Label Teroris KKB: Lakukan Pemetaan agar Tak Salah Tembak

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat mengkaji kembali penetapan KKB Papua menjadi kelompok teroris.

www.papua.go.id
Gubernur Lukas Enemba 

TRIBUN-PAPUA.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat mengkaji kembali penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi kelompok teroris.

Lukas khawatir pelabelan tersebut akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial hingga ekonomi masyarakat Papua.

Minta Lakukan Pemetaan

Lukas meminta kepolisian dan TNI mematangkan pemetaan terlebih dahulu, termasuk mengenali wajah dan ciri khusus para pelaku.

"Mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut," ujar Lukas dalam poin pernyataan gubernur yang dia keluarkan.

Baca juga: Soal Label Teroris KKB, Yenny Wahid Minta Pemerintah Lebih Fokus Sejahterakan Papua

Menurutnya, hal tersebut sangat penting agar penanganan KKB menjadi tepat sasaran.

"Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua," kata Lukas.

Berkonsultasi dengan PBB

Gubernur pun tak ingin pelabelan teroris pada KKB berimbas munculnya stigma baru bagi masyarakat Papua.

Untuk itu, Gubernur Papua meminta pemerintah pusat duduk bersama dengan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk membahas hal itu.

"Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB," kata ujar Lukas, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: KontraS Sebutkan Sejumlah Implikasi Buruk Pelabelan Teroris pada KKB di Papua

Keluarkan Tujuh Poin Pernyataan

Sebelumnya, pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhumkam) Mahfud MD mengatakan, pelabelan itu didasarkan pada masifnya pembunuhan dan kekerasan yang dilakukan KKB.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved