Breaking News:

PON XX 2021 Papua

Belum Dapat Penjelasan soal Anggaran PON XX 2021 Papua, Walkot Jayapura: Tidak Boleh, Harus Ada SOP

Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano, mengaku belum mendapat jawaban soal ketidakterbukaan PB PON mengenai anggaran PON XX 2021.

Editor: Claudia Noventa
(KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI)
Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano 

TRIBUN-PAPUA.COM - Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano, mengaku belum mendapat jawaban soal ketidakterbukaan PB PON mengenai anggaran PON XX 2021.

Hal tersebut diungkapkan Benhur Tommy Mano setelah rapat koordinasi persiapan PON XX 2021 Papua yang digelar di Ruang Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, pada Rabu (2/6/2021).

Dalam rapat tersebut, dihadiri pula Ketua KONI, Marciano Norman, Sekda Papua Dance Yulian Flassy, Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda, dan seluruh kepala daerah yang menjadi Sub PB PON.

Baca juga: Arie Kriting Berikan Kritik soal Penunjukkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Jadi Duta PON XX Papua

Baca juga: Merasa Janggal Nagita Slavina Jadi Duta PON XX Papua, Arie Keriting: Harus Tetap Perempuan Papua

"Sampai sekarang (anggaran) belum (dibuka), pembicaraan hari ini belum ada solusi, jadi kita bikin hal di awang-awang sesuai dengan kemauan kita, kan tidak boleh, harus ada SOP (standar operasional prosedur)," ujar Mano di Jayapura, Rabu.

Ia mengaku telah meminta Ketua Harian PB PON Yunus Wonda menggelar rapat pleno dengan Sub PB PON Kota Jayapura untuk membahas anggaran pada Kamis (3/6/2021).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda, belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai anggaran.

Ia hanya mengakui sudah ada hibah dana dari pemerintah untuk persiapan PON XX.

"Kami baru dapat anggaran dari pemerintah di Oktober 2020 sebesar Rp 1,5 triliun. Sehingga dari Oktober ke November-Desember kita mulai menyiapkan regulasinya. Lalu masuk Januari posisi Covid-19 di Papua cukup tinggi, sehingga memang kami lakukan bertahap untuk bisa merampungkan ini semua," kata dia.

Yunus mengakui selama ini komunikasi antara PB PON dengan Sub PB PON tidak berjalan baik sehingga polemik mengenai anggaran sampai ke masyarakat.

"Kami menyadari bahwa komunikasi yang kurang dengan sub PB PON," kata dia.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved