Minta Pemuda Papua Dilibatkan Pengelolaan Venue PON, John Wempi: Dapat Digunakan Masyarakat Umum

TRIBUN-PAPUA.COM - Pemuda Papua diminta untuk dilibatkan dalam pengelolaan venue Pekan Olaharga Nasional (PON) XX.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo.

Menurut John, para pemuda Papua adalah generasi yang akan mewarisi venue PON XX Papua yang sudah dibangun oleh Pemerintah ini.

"Pengelolaan venue lebih baik bila melibatkan juga para pemuda Papua yang memiliki potensi dan kapasibilitas tinggi," terang John dikutip dari siaran pers, Kamis (17/06/2021).

Libatkan Seniman dalam Pengelolaan

Sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2017, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya telah membangun 4 venue olahraga untuk mendukung penyelenggaraan PON XX Papua.

Baca juga: Warga Kota Jayapura, Pengadaan Kondom untuk Atlet PON XX Papua Sangat Penting

Baca juga: Ridwan Rumasukun, Papua Siap Gelar PON XX Papua

Keempat venue tersebut adalah arena akuatik dengan biaya sebesar Rp 401 miliar oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Arena ini dilengkapi dengan fasilitas kolam renang sesuai standar Federation Internationale de Natation (FINA).

Selanjutnya, Istora Papua Bangkit dibangun dengan biaya Rp 278,5 miliar oleh PT PP (Persero) Tbk di atas lahan seluas 33.016 meter persegi di Kampung Harapan.

Selain Istora Papua Bangkit, di kompleks ini juga terdapat Stadion Utama Lukas Enembe dengan fasilitas standar internasional dan sarana pendukung lain yaitu lapangan latihan atau pemanasan dan area parkir.

Bangunan Istora Papua Bangkit telah meraih 3 penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Sementara venue ketiga dan keempat adalah arena kriket dan lapangan hoki (indoor dan outdoor) yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp 288,3 miliar oleh PT Nindya Karya (Persero) di atas lahan seluas 133.509 meter persegi.

Khusus venue hoki outdoor, telah menerima sertifikasi dari Federasi Hoki Internasional (FIH) sebagai arena yang siap digunakan untuk pertandingan berskala internasional.

Hingga saat ini, keempat venue utama tersebut sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Dengan demikian, pengelolaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemprov Papua.