ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

KKB Papua

KKB Papua Makin Tak Berkutik, Ketua PBNU Beri Apresiasi ke TNI-Polri

Marsudi Syuhud memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang terus berusaha memberantas KKB di Papua.

Istimewa/HO
Aparat TNI-Polri yang bertugas di Papua - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Marsudi Syuhud memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang terus berusaha memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Marsudi Syuhud memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang terus berusaha memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Diketahui,  saat ini aktivitas para pelaku teroris semakin terbatasi.

Langkah serius pemerintah ini terlaksana setelah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.

Baca juga: KKB Tandius Gwijangge Gunakan Senjata Rampasan untuk Bunuh Warga di Yahukimo

Baca juga: Catatan Kriminal KKB Diungkap Kapolda Papua, Terjadi 33 Kasus Sepanjang Pertengahan 2021

“Ketika ada yang mencoba mengganggu perjalanan demokrasi, hukum, politik di Papua maka pemerintah Indonesia wajib menyelesaikannya,” tegas Marsudi Syuhud, Jumat (2/7/2021).

Menurut dia, munculnya gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sudah menjadi bagian dari tugas pemerintah dalam menyelesaikannya.

“Saya sampaikan tidak semua warga Papua itu teroris, teroris itu sifatnya hanya pribadi saja, yakni, mereka yang melakukan berbagai tindakan kejahatan dan aksi teror di Papua,” ungkap Marsudi Syuhud.

Dijelaskan bahwa dengan menurunkan TNI-Polri memburu para pelaku teror di Papua demi keamanan dan kenyamanan masyarakat dari aksi-aksi kejahatan dan teror yang dilakukan KKB Papua, langkah pemerintah harus diapresiasi.

“Kita ucapkan apresiasi untuk pemerintah. Kehadiran TNI- Polri telah memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua dan berhasil menekan tindak kejahatan yang dilakukan oleh KKB,” kata Marsudi.

Baca juga: Sebanyak 33 Kasus Terjadi di 5 Kabupaten, Kapolda Papua: Gangguan KKB Meningkat

Menurutnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berusaha membuat berbagai terobosan dan langkah untuk mengubah masyarakat Papua ke arah yang lebih maju.

Seperti memberi keleluasaan bagi pemerintah Papua untuk mengurus anggaran, pemerintahan dan lainnya.

Bahkan Alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) pun mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen.

"Karena itu adalah anggaran pemerintah, tentu harus diawasi, sama dengan pemerintah daerah lainnya. Sehingga, dana yang diberikan tersebut benar-benar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Papua,” jelasnya.  

(*)

Berita KKB Papua lainnya

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved