Breaking News:

Lawan Covid19

Kota Jayapura Masuk PPKM Darurat, BTM: Saya Tak Mau Membebani Masyarakat

Kota Jayapura bukan melanggar kebijakan pemerintah pusat terkait PPKM Darurat di luar Jawa dan Bali. Namun, lebih mementingkan kebutuhan masyarakat.

Editor: Paul Manahara Tambunan
(Humas Kota Jayapura)
Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano 

TRIBUN-PAPUA.COM - Kota Jayapura dinyatakan masuk dalam kategori Pemberlakukan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan (PPKM) Darurat.

Meski demikian, kebijakan pusat tersebut tak menjadi patokan bagi Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano dalam untuk bertindak.

Walau pemberlakukan PPKM Darurat, kata BTM sapaan akrabnya, aktivitas masyarakat tetap dibuka dari pukul 06.00 WIT hingga pukul 20.00 WIT.

“Walau kebijakan PPKM Darurat itu aktitivitas terhenti pada pukul 17.00, tapi di sini (Kota Jayapura) tetap sampai pukul 20.00 WIT,” kata BTM kepada Tribun-Papua.com melalui sambungan telepon selularnya, Sabtu (17/7/2021).

Baca juga: Benhur Tomi Mano: Kota Jayapura Masuk PPKM Darurat

Baca juga: PPKM Darurat Dinilai Cekik Rakyat Kecil, Apa yang Harus Dibenahi Pemerintah?

Ie menegaskan, Pemkot Jayapura bukan melanggar apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat terkait PPKM Darurat di luar Jawa dan Bali.

Namun, lebih kepada mementingkan kebutuhan masyarakat luas.

“Saya tidak mau membebankan masyarakat yang mencari nafkah bagi keluarganya. Saya ingin kita terus berkembang, namun taat dengan prokes (protokol kesehatan) yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Kata BTM, di Papua ada dua wilayah yang masuk dalam kategori PPKM Darurat, satu diantaranya adalah Kabupaten Boven Digoel.

“Pada prinsipnya, kita harus taat pada prokes yang ada. Masyarakat juga harus membantu pemerintah untuk tetap menurut usahanya sesuai dengan intruksi yang sudah kami keluarkan,” harapnya.

Disinggung soal upaya Pemkot Kota Jayapura meminta Pemprov Papua menurut akses masuk ke Kota Jayapura yaitu penutupan bandara dan pelabuhan, kata BTM, pihaknya masih menunggu jawaban dari Pemprov Papua.

“Sampai sekarang kami masih menunggu. Kami berharap secepatnya dapat diberlakukan. Kenapa? Ini untuk menekan laju masuknya orang pembawa virus ke Kota Jayapura,” tegasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved