Breaking News:

Lawan Covid19

PPKM Darurat Dinilai Cekik Rakyat Kecil, Apa yang Harus Dibenahi Pemerintah?

PPKM Darurat membatasi gerak masyarakat, tetapi di sisi lain, tanggungan hidup masyarakat tak sepenuhnya dicukupi pemerintah.

(KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA)
Pengusaha bubur ayam malam terkenal di Kota Tasikmalaya menjalani sidang virtual karena melanggar aturan PPKM Darurat dengan vonis denda Rp 5 juta dengan cara sidang di tempat di depan Taman Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (6/7/2021). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dinilai menyulitkan masyarakat kecil.

PPKM Darurat membatasi gerak masyarakat, tetapi di sisi lain, tanggungan hidup masyarakat tak sepenuhnya dicukupi pemerintah.

Sebagian besar masyarakat yang bergantung pada sektor informal, menjerit akibat kesulitan bekerja dan mencari sumber penghidupan.

Kini, ada lagi rencana PPKM Darurat Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli 2021 Apa yang harus dibenahi pemerintah agar kebijakan PPKM Darurat dalam mengendalikan pandemi ini tak menyulitkan warga kecil? 

Baca juga: Langgar PPKM, Pemilik Warkop Kaget Dipenjara di Lapas: Saya Kira Ditahannya di Polsek atau Polres

Bantuan sosial ke masyarakat

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut ada beberapa hal yang harus dibenahi, khususnya dalam pengadaan bantuan sosial.

Pertama adalah pembaruan data penerima bansos juga program yang digagas.

"Beberapa program bansos masih gunakan data lama dan programnya cenderung repetisi atau pengulangan dari program sebelum masa pandemi," kata Bhima saat dihubungi Sabtu (17/7/2021).

Kedua, adalah memperluas jangkauan bantuan sosial.

Bhima menyebut, jumlah penerima bansos yang ada saat ini masih jauh dari jumlah penduduk rentan miskin yang ada di Indonesia, yakni sebanyak 115 juta orang.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved