Breaking News:

Lowongan Kerja

100 Peserta Tes CPNS di MA Dinyatakan Gagal Karena Positif Covid-19

Menyikapi hal ini, Mahkamah Agung memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran hingga 26 Juli 2021.

Penulis: Patricia Laura Bonyadone | Editor: Paul Manahara Tambunan
Tribun-Papua.com/Patricia Bonyadone
Suasana Kantor Pengadilan Tinggi Jayapura di Jalan Tanjung Ria No 98, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Kamis (22/7/2021). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Tirza Bonyadone

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sebanyak 100 peserta pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di seluruh jajaran Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, tak lolos tes kesehatan karena positif Covid-19.

Hal ini disampaikan Kepala Subbagian Pengadilan Tinggi Jayapura, Afri (42), saat ditemui Tribun-Papua.com di kantornya, Jalan Tanjung Ria No 98, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Kamis (22/7/2021).

Afri prihatin melihat mereka yang tidak lulus. Sebab, peserta banyak yang memiliki potensi untuk bekerja di MA.

Tes kesehatan disertai test swab dan rapid antigen, adalah syarat kelulusan pada seleksi tersebut.

"Kami membuka bagi 200 formasi," jelasnya.

Baca juga: Jaksa Sidik Kasus Dugaan Korupsi Rp 5 M pada KPA Papua atas Pembelian Obat Ilegal

Baca juga: Sejumlah Nama Balon Wagub Papua Berasal dari Petinggi Partai hingga Jenderal Aktif

Kata Afri, kejadian serupa paling banyak berada di wilayah Jawa.

"Dampak pandemi ini nggak main-main. Kalau di Jawa itu formasi dari 200 bisa diterima hanya 75 formasi, banyak yang kosong jadinya," katanya.

Menyikapi hal ini, MA memutuskan akan memperpanjang pendaftaran hingga 26 Juli 2021.

Afri mengimbau para generasi milenial agar lebih mempersiapkan diri dalam penerimaan berikutnya. 

Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri tidak membuka lowongan khusus orang Papua, tahun ini. Hanya ada lowongan umum.

"Kami sempat melakukan pembukaan khusus bagi orang asli Papua (OAP), namun banyak yang gugur," jelasnya.

"Di tempat kami cukup kurang orang, sehingga dibuka secara umum saja."

Ia menyarankan, agar masyarakat dapat memilih formasi umum. Karena peluang lulusnya lebih besar.

"Hal ini yang kadang kurang disadari masyarakat, pengadilan kan tidak hanya berbicara terkait hakim. Namun di bagian administrasi juga banyak yang kosong," kata Afri. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved