Beri 7 Alasan PON XX Perlu Ditunda, DPP KNPI: Papua Masih Rawan, KKB Masih Lakukan Aksi Teror

TRIBUN-PAPUA.COM - Menpora Zainuddin Amali didesak Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) agar membatalkan atau menunda penyelenggaraan PON XX Papua 2021.

Dalam desakannya, DPP KNPI memberikan tujuh alasan untuk menunda pesta olahraga nasional tersebut yang menghabiskan dana cukup besar di tengah pandemi.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 4 untuk memutus mata rantai Covid-19 yang semakin melonjak.

Baca juga: Sebut Ketua KNPI Tak Berhak Bicara soal PON XX Papua, Ondofolo Papua: Terus Dia Mau Lawan Presiden?

Baca juga: Ondoafi Papua Nilai Ketua KNPI Haris Pertama Tidak Punya Hak Bicara Pembatalan PON XX Papua

"Tidak ada urgensinya pemerintah tetap menyelenggarakan PON di Papua di tengah lonjakan Covid-19," kata Haris, Senin (9/8/2021).

"Pertama, situasi keamanan di Papua masih rawan. Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua masih terus melakukan aksi terornya," ungkap Haris.

Alasan yang kedua, kata dia, adalah pelaksanaan PON Papua dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

"Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi cluster baru. Karena ribuan orang dari berbagai provinsi akan datang ke Papua. Baik itu atlet, official dan lain sebagainya," ungkapnya.

Haris mencontohkan saat Olimpiade 2020 di Tokyo.

Jepang sebagai negara maju tidak mampu menekan lonjakan kasus Covid-19 usai olimpiade," ujarnya.

"Coba lihat Jepang, lonjakan kasus usai olimpiade semakin besar. Oleh karena itu KNPI meminta pemerintah segera membatalkan PON Papua," tegasnya.

Penundaan bahkan pembatalan PON XX Papua 2021 menjadi cara terbaik dalam menahan laju penyebaran virus Corona dan menghindari cluster baru dari Tanah Papua.

Baca juga: PB PON XX Papua Diminta Segera Alokasikan Rp16 Miliar Untuk Klaster Jayapura

Sedangkan alasam ketiga kata Haris adanya pemborosan anggaran.

"Apa pelaksanaan PON Papua begitu sangat penting sehingga tetap harus di laksanakan. Bahkan saat ini APBN kita telah defisit," kata Haris.

Untuk alasan kelima Haris menyebut meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

"Sementara rakyat Indonesia banyak yang susah makan, kehilangan pekerjaan karena pandemi seperti sekarang ini," sambungnya.

Alasan kelima menurutnya adalah sebagian masyarakat Indonesia kelaparan akibat pandemi ini.

" DPP KNPI saat pemberlakukan PPKM ini mempunyai program Gedor atau gerakan door to door. Saat turun ke bawah kami melihat masyarakat masih banyak yang memerlukan pangan," ungkapnya.

Haris menambahkan, alasan keenam dan ketujuh adalah jumlah kematian yang tinggi akibat Covid-19 dan keselamatan nyawa masyarakat Indonesia

Saat ini kata dia ribuan anak menjadi yatim piatu akibat Covid 19.

Masalah nyawa masyarakat Indonesia adalah hal yang paling penting dibandingkan pagelaran PON Papua.

Sudah 100 ribu lebih nyawa melayang akibat Covid-19 di Tanah Air.

" Saya masih ingat mantan Kapolri Jenderal Idham Azis saatt menerbitkan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi pemerintah harus membatalkan PON Papua," tutup Haris.

(*)

Berita PON XX Papua lainnya