Roda Pemerintahan Lumpuh, Gubernur Papua Diminta Desak Kemendagri Tunjuk Pjs Bupati Yalimo

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe diminta untuk mendesak Dirjen Otda Kemendagri mengangkat Pjs Bupati Yalimo agar mengisi kekosongan pemerintahan.

Desakan ini datang dari Forum Pemerhati Pembangunan Kawasan Pegunungan Tengah 10 kabupaten di wilayah Lapago.

"Sudah ada tiga nama yaitu Doren Wakerwa, Wasuok Siep dan Ribka Haluk yang ditunjuk, dan kami berharap salah satu dari mereka bisa diangkat menjadi Pjs Bupati Yalimo agar mengisi kekosongan karena sudah 1 minggu di Yalimo tidak ada bupati," kata Yosafat Aligat Alitnoe, Ketua Forum tersebut kepada Tribun-Papua.com, Jumat (20/8/2021).

Yosafat menyampaikan keprihatinannya yang terjadi di Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  hingga roda pemerintahan tidak berjalan baik selama ini.

Baca juga: 5 Berita Populer : Kepala Disdikbud Sorong Diduga Korupsi hingga Cara Skuad Persipura Rayakan HUT RI

Baca juga: Gubernur Papua Perintahkan Yunus Wonda dan Kenius Kogoya Lobi Petinggi Politik Jakarta

"Melihat dan memantau kegiatan yang terjadi mulai dari roda pemerintahan, aktivitas pelayanan kantor dan roda perekonomian lumpuh sehingga dibutuhkan semua pihak untuk pulihkan situasi ini," ujarnya.

Ia meminta kepada komponen di Kabupaten Yalimo baik tokoh Agama, Adat, Perempuan, Pemuda, OPD dan DPRD Yalimo untuk duduk bersama memulihkan krisis yang terjadi di kabupaten ini.

"Pimpinan OPD dan DPRD segera masuk kantor dan bekerja sesuai tugas, aktifitas untuk memulihkan situasi di Yalimo dan masyarakat juga bisa bebas beraktivitas, roda pemerintahan dan perekonomian bisa pulih kembali," harapnya.

Ia juga berharap proses pilkada ulang di Kabupaten Yalimo dapat berjalan aman sesuai jadwal draf yang di susun oleh KPU Yalimo, KPU Provinsi dan KPU RI.

"Kami harap dua kubu yang bersengketa baik paslon 01 dan 02 ada opsi terbaik yang bisa diputuskan agar roda pemerintahan di Yalimo kembali normal," pungkasnya.

Yosafat menambahkan, penunjukkan Surat Keputusan (SK) Karateker Bupati dinilai penting agar roda pemerintahan di kabupaten itu berjalan baik. (*)