Breaking News:

Pilkada Yalimo

Massa Pendukung Erdi Dabi-Jhon Wilil Blokade Jalan Utama Yalimo Papua

Massa menolak PSU dan meminta Mendagri segera mengeluarkan SK Erdi Dabi-Jhon Wilil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Yalimo definitif, lalu dilantik.

KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI
Massa pendukung Erdi Dabi-Jhon Wilil tengah mendengar pernyataan Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, yang datang ke Distrik Elelim, Yalimo, Papua, Senin (5/7/2021). 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Situasi keamanan di Kabupaten Yalimo, Papua, belum sepenuhnya kondusif karena massa masih menutup akses jalan keluar dan masuk ke Distrik Elelim, yang merupakan ibu kota dari wilayah tersebut.

Tuntutan massa yang menutup akses jalan keluar dan masuk Yalimo, hingga kini tidak berubah, yaitu menolak pelaksanaan PSU dan meminta Mendagri segera mengeluarkan surat keputusan Erdi Dabi-Jhon Wilil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Yalimo definitif.

Koordinator Tim Hukum Paslon Erdi Dabi-Jhon Wilil, Leo Himan, mengakui massa yang menutup akses jalan Yalimo adalah para pendukung Erdi Dabi.

"Untuk menyelesaikan ini Erdi dilantik saja karena Erdi sudah terpilih dua kali," kata dia.

Ia menyadari, bila sifat keputusan yang dikeluarkan MK adalah final dan mengikat.

Baca juga: Trending YouTube Lagu Asal Papua di Wonderland Indonesia dari Alffy Rev feat Novia Bachmid

Baca juga: Taliban Dikabarkan Sisir Rumah Warga Cari Perempuan untuk Dinikahi

Tetapi, mereka berpandangan bila apa yang diputuskan kali ini tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada yang telah melewati tahapan PSU.

Selain itu, massa menginginkan agar keputusan MK tidak dilakukan karena akan berakibat pada situasi yang lebih buruk.

"Kami punya referensi keputusan MK yang tidak dilaksanakan di beberapa lembaga dan lainnya, terutama terkait Pilkada. Seperti di Kabupaten Kepulauan Yapen 2010-2012, itu keputusan MK tidak dilaksanakan makanya bupati terpilih dilantik," kata Leo.

Tidak boleh bakar-bakar

Mengenai situasi di Yalimo, Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, memastikan bila aparat keamanan tetap berpegang pada ketetapan hukum yang sah.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved