Kesehatan

Legislator Sebut UP2KP Tolong Kesehatan Orang Asli Papua

Anggota Komisi V DPR Papua Natan Pahabol beterima kasih kepada Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua

Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Musa Abubar
Istimewa
Suasana setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra, Rabu (01/09/2021) di Hotel Horison Jayapura. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA- Anggota Komisi V DPR Papua Natan Pahabol beterima kasih kepada Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP).

Natan mengaku unit itu telah menolong sejumlah keluarganya yang sakit beberapa tahun belakangan ini.

Baca juga: Operator BRI Liga 1 Yakin Suporter Sudah Dewasa

Menurutnya, pola pikir masyarakat Papua masih keliru soal sakit. Tunggu sakit parah baru ke fasilitas kesehatan.

Karena itu, peran UP2KP sangat besar untuk menolong orang asli Papua (OAP) yang sakit dan butuh penanganan emergency.

"Saya sudah rasakan bagaimana kinerja UP2KP. Saya sudah kirim tujuh pasien keluarga saya dan UP2KP bantu kawal pelayanan mereka di rumah sakit sampai sembuh,"katanya dalam rapat dengar pada  Rabu (1/9/2021).

Baca juga: Jadwal Pertandingan Persipura Jayapura Liga 1 Selanjutnya, Cek Posisi Klasemen Mutiara Hitam

"Mereka memang bukan tim medis, tapi mereka yang mengawal, dan mengontrol kinerja tenaga medis dan memastikan bahwa para pasien ini dapat dirawat dengan baik dan disembuhkan,” ujar Natan.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Papua Nason Uty mengatakan lembaga UP2KP harus ditingkatkan menjadi lembaga independen yang diatur atau disahkan oleh Peraturan Daerah Khusus.

Hal ini bertujuan agar eksistensi UP2KP ke depan tetap ada, sekalipun sudah berganti gubernur.

Baca juga: Muhamad Musaad Sebut Kehadiran Menteri Syahrul Bangkitkan Spirit Pertanian Papua

"Perlu ada Perdasus sehingga UP2KP tidak hanya dapat anggaran dari dana hibah. Apalagi kita mendengar, dua tahun belakangan ini hanya dapat Rp 2-3 miliar per tahun,"katanya.

"Badan ini yang kita dorong agar selain mengawasi pelayanan kesehatan, tetapi juga mengawasi dana kesehatan yang ditransfer dari Pusat ke seluruh kabupaten/kota. Karena kita tahu, banyak bupati menjadikan dana ini sebagai dana Silpa, dan mengabaikan peruntukannya bagi pembangunan kesehatan,"tambah dia.(*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved