Kasus Polisi Bakar Istri

Kasus Polisi Bakar Istri Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sorong

Penyidik Polres Sorong Kota, menyerahkan tersangka Bripka IPS (33), dan barang bukti (BB) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri Sorong

Istimewa
Suasana Saat tersangka berinisial IPS (33), Diperiksa Jaksa Penuntut Umum, di Kejaksaan Negeri Sorong 

Laporan Wartawan TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Penyidik Polres Sorong Kota, menyerahkan tersangka Bripka IPS (33), dan barang bukti (BB) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri Sorong, Selasa (7/9/2021).

Sebelumnya, diketahui oknum anggota Polri tersebut itu tega membakar sang istri, di rumah Dinas Komplek Asrama Polisi Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, pada 28 Mei 2021.

Baca juga: Benhur Tomi Mano: Saya Setuju, Mahkota Cenderawasih Tak Boleh Digunakan Sembarang

Setelah diperiksa, Jaksa Penuntut Umum langsung melakukan penahanan terhadap tersangka di rutan Polres Sorong Kota selama 20 hari.

Baca juga: Minggu Depan Jelang PON XX Papua, Polresta Gelar Patroli Skala Besar

Sembari menunggu JPU menyiapkan administrasi pelimpahan ke Pengadilan.

Kapolres Sorong Kota, AKBP Ary Nyoto Setiawan, saat dikonfirmasi membenarkan terkait perkara tersebut, telah ditingkatkan menjadi tahap dua.

Baca juga: Hedipo Gustavo Pernah Bertukar Seragam Dengan Boaz Solossa

Setiawan mengatakan, tersangka Bripka IPS dan barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan.

"Pemecatan tersangka masih dalam proses sehingga ada keputusan inkrah majelis hakim,"katanya.

Baca juga: Pelaku Pembunuhan dan Rudapaksa Wanita Paru Baya Teracam Belasan Tahun Penjara

Namun, Setiawan memastikan yang bersangkutan akan dipecat karena ancaman hukumannya di atas dua tahun dan murni tindakan kriminal.

"Berdasarkan penyidikan, tersangka IPS diduga telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga," kata Kapolres Sorong Kota ini.

Baca juga: Coba Kabur, Polisi Tembak Kaki Satu Pelaku Pengeroyakan Di Sentani

Lanjut dia, perkara tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) huruf A UU RI nomor 23 Tahun 2004.

Dan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 351 ayat (2) KUHP. Ancaman hukuman paling rendah dua tahun dan paling lama 5 tahun.(*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved