Breaking News:

Papua Terkini

Pasangan Bupati Mamberamo Raya Dilantik, Ini Pesan Gubernur Lukas Enembe

"Jangalah saudara Bupati dan Wakil Bupati  langsung melakukan komunikasi dengan kementerian atau lembaga di pusat tanpa sepengatuan Gubenur," Enembe.

Tribun-Papua.com/Calvin Louis Erari
DILANTIK - Gubernur Papua Lukas Enembe melantik John Tabo dam Ever Mudumi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya di Gedung Negara, Kota Jayapura, Senin (13/9/2021). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - John Tabo dam Ever Mudumi secara resmi memimpin Kabupaten Mamberamo Raya hingga lima tahun mendatang.

Gubernur Papua Lukas Enembe melantik kedua pasangan tersebut sebagai Bupati dan Wakil Bupati mamberamo Raya pada Senin (13/9/2021) di Kota Jayapura.

Gubernur Lukas dalam sambutannya, berpesan kepada John Tabo dam Ever Mudumi untuk tidak ragu serta aktif berkomunikasi dengan dirinya, terkait tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah.

"Saya harap saudara Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik jangan ragu untuk konsultasi dengan Gubenur dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat."

Baca juga: Oknum Pejabat dan Politisi Papua Diduga Rudapaksa Siswi SMU, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Baca juga: BREAKING NEWS: Dilantik, John Tabo dan Ever Mudumi Pimpin Kabupaten Mamberamo Raya

"Manfaatkan peran Gubenur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," pesan Lukas di Gedung Negara, Dok V Jayapura.

Menurut Lukas, Bupati adalah pimpinan tertinggi di daerah pemerintahan kabupaten yang memiliki rakyat, sehingga dibutuhkan untuk menjadi tokoh panutan dan teladan bagi masyarakat.

Baca juga: Pimpinan KNPB Maybrat Silas Ki Masih Buruon, Polisi: 3 Orang Kami Amankan

Lukas melanjutkan, lahirnya UU Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 secara filosofis meletakkan kedudukan Gubernur dan Bupati dalam posisi hirarki pemerintahan, sehingga komunikasi adalah amanat konsititusi.

"Jangalah saudara Bupati dan Wakil Bupati  langsung melakukan komunikasi dengan kementerian atau lembaga di pusat tanpa sepengatuan Gubenur," tegasnya.

Dikatakan, Otonomi Khusus di Papua sejak kepemimnannya bersama almarhum Klemen Tinal, telah memberikan kebijakan alokasi anggaran Otsus dengan format 80 : 20 persen.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved