Breaking News:

KKB Papua

Dituding Langgar HAM Papua di Sidang PBB, Diplomat Indonesia Bungkam Vanuatu

Sindy geram terhadap Vanuatu yang meminta agar Komisi HAM PBB datang langsung ke Papua untuk mengecek dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.

Tribun-Papua.com/Tangkapan Layar
Delegasi Indonesia jawab kritik Vanuatu di sidang PBB 

TRIBUN-PAPUA.COM - Indonesia kembali membungkam Vanuatu yang menyinggung soal pelanggaran HAM di Papua Barat dalam sidang umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat.

Sekretaris ketiga Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York Sindy Nur Fitri menyayangkan sikap Perdana Menteri (PM) Vanuatu Bob Loughman, terkait Papua.

Sindy geram terhadap Vanuatu yang meminta agar Komisi HAM PBB datang langsung ke Papua untuk mengecek dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.

Baca juga: Remaja 16 Tahun Dirudapaksa 3 Orang Laki-laki termasuk Pacarnya, Awalnya Diajak Foto lalu ke Rumah

Bahkan, ia menyayangkan sikap Vanuatu yang terus-menerus ikut campur urusan Indonesia.

"Vanuatu terus-menerus menggunakan forum ini untuk mengganggu kedaulatan negara lain dan menyerang dengan motif politik yang tidak baik," kata Sindy sebagaimana dikutip dari akun YouTube MOFA Indonesia, Senin (27/9/2021).

Baca juga: Nakes Gerald Sokoy Ditemukan, Komnas HAM Negosiasi dengan KKB Papua untuk Evakuasi

"Vanuatu seolah-olah peduli isu HAM namun sebenarnya HAM yang mereka ungkap adalah sesuatu yang diputarbalikkan," lanjutnya.

Selain itu PM Republik Vanuatu mengatakan bahwa sebenarnya perkumpulan negara di Pasifik memintar agar PBB meminta kepada pemerintah Indonesia agar perwakilan PBB bisa berkantor di sana.

Sekadar diketahui, bukan kali ini Vanuatu menyampaikan sikap soal pelanggaran HAM di Papua Barat.

Hal yang sama terjadi pada sidang umum PBB sebelumnya, dan ditangkis para diplomat Indonesia.

Baca juga: Ingin Nonton Opening PON XX, Selain Wajib Vaksin,Harus Tes Antigen atau PCR

Kali ini, Vanuatu tidak mengkritik tindakan kejam separatis KKB Papua yang justru membunuh guru, tenaga kesehatan hingga pekerja pembangunan di kawasan Papua.

Anehnya, kondisi ini kata dia seperti tak dianggap Vanuatu.

Hal itu membuktikan bahwa negara tersebut tak paham kondisi seutuhnya di Papua. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved