Anggota DPRD Biak Soroti Pembangunan Bandara Antariksa

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Biak, Jhon Mandibo meminta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) memberikan sosialisasi dampak lingkungan bagi masyarakat atas trencana pembangunan Bandara Antariksa di Desa Saukobye, Distrik Biak Utara.

"Saya mau tanya kepada lembaga LAPAN, mereka sudah punya analisis dampak lingkungan, dan standar keselamatan untuk lingkungan? Kalau ada, ini harus disosialisasikan kepada masyarakat di Biak dan khususnya di Desa Saukobye," kata Mandibo di Jayapura, Senin (25/10/2021).

Menurutnya, lembaga tersebut perlu memikirkan dampak langsung yang nantinya bisa terjadi kepada masyarakat setempat.

"Saya minta ini harus jadi perhatian lembaga Lapan, sebab sebagai anak asli dari biak utara, saya sangat paham tentang kondisi dan kehidupan masyarakat di pesisir Korem. Biak utara adalah nelayan dan petani, artinya bahwa mereka sangat bergantung pada hasil laut dan hutan."

Baca juga: Minat Baca Warga Kota Jayapura Menurun Selama Pandemi 

Terkait pembangunan bandara antariksa, Mandimbo juga mengambil contoh pada beberapa daerah di indonesia yang sempat menjadi target pembangunan namun batal karena lingkungan.

"Contohnya seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada 2007, oleh sebab itu perlu dikaji matang soal pembangunan bandara antariksa. Ini bukan hak ulayat telah setuju dan tidak setuju, atau LAPAN memiliki tanah 100 hektar, tetapi ini soal dampak yang akan merugikan masyarakat lokal yang masih bergantung pada alam dan laut sebagai mata pencaharian mereka," ujarnya.

Tidak hanya itu, Mandimbo juga menyebut masyarakat setempat khususnya di Desa Saukobye, Distrik Biak Utara ini juga pastinya akan menolak apabila diminta untuk keluar dari lokasi tersebut.

Baca juga: Tiga Pesawat Kecelakaan dan Renggut Nyawa di Papua Tahun Ini

"Masyarakat yang sudah mendiami desa saukobye tidak akan menerima untuk dipindahkan ke luar dari lokasi pembangunan peluncuran roket, apabila itu dilakukan maka dapat menimbulkan masalah dan ini berpotensi terjadi pelanggaran HAM," tegasnya.

Karenmanya, Ia berharap agar beberapa lembaga terkait melakukan langkah strategis terkait dampak lingkungan  bagi masyarakat setempat.

"Saya berharap badan riset inovasi nasional bisa terlebih dahulu melakukan langkah-langkah bersama LAPAN Biak untuk menyediakan dokumen kajian tentang lokasi hak ulayat, dan dampak lingkungan lalu disampaikan kepada masyarakat," harapnya.

Baca juga: Pesawat Jatuh di Puncak Papua, Kapten Pilot Kuntardi Meninggal Dunia

Selain dampak lingkungan, Mandimbo juga menyebut terkait lapangan pekerjaan.

Dia meminta agar pihak LAPAN perlu memberdayakan masyarakat asli yang berada di Biak, terutama di desa Saukobye.

"Berkaitan dengan lapangan pekerjaan bagi putra-putri biak untuk bersaing di dunia industri teknologi antariksa harus menjadi perhatian dan komitmen antara pemerintah Pusat dan Daerah."

"Prioritas untuk putra-putri asli Biak yang punya potensi sejak SMA/SMK dan juga yang sedang mengabdi di LAPAN menjadi perhatian," pungkasnya. (*)