Breaking News:

PON XX Papua

Tanggapi Laporan Kepolisian dari Para Sopir PON XX, Yunus Wonda: Hormati Proses Pembayaran

"Terkait persoalan itu, PB PON bukan tidak bayar, tetapi anggarannya sudah ada, dan masih diproses," kata Ketua Harian PB PON XX Papua Yunus Wonda.

Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Roy Ratumakin
Jonas Serpara for Tribun-Papua.com
Tak membayar transportasi, sejumlah sopir melaporkan Panitia Besar PON Papua ke Kepolisian Sektor Jayapura Selatan. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Menanggapi laporan kepolisian dari sebagian Sopir angkutan PON XX Papua, Ketua Harian Panitia Besar (PB) PON XX Papua Yunus Wonda mengatakan hormati dan pahami tahapan pembayaran.

Hal itu diungkapkannya, melalui gawainya kepada Tribun-Papua.com Jumat (29/10/2021).

"Terkait persoalan itu, PB PON bukan tidak bayar, tetapi anggarannya sudah ada, dan masih diproses," katanya.

Baca juga: Miris, PB PON Papua Dilaporkan ke Polisi Imbas Tak Bayar Transportasi

Dirinya menjelaskan, hal tersebut sama dengan mekanisme pembayaran relawan PON XX.

"Sekarang kita mau bayar, tetapi pertama kita butuh Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), terus absensi berapa hari kerja, fotokopi SIM, dan data-data lainnya," sebutnya secara terperinci.

Menurutnya, yang harus dimengerti oleh semua pihak, dalam proses pembayaran tersebut, ada standar yang harus dipenuhi, agar ke depan dapat menjadi pegangan kuat bagi PB PON.

"Ada standar yang harus kami pakai, untuk bayar seseorang, data sebagian dari mereka sudah lengkap, namun ada juga yang tidak lengkap," tandasnya dengan nada sinis.

Ia mencoba untuk memberikan gambaran mengenai persoalan tersebut, dengan mengutarakan, bagaimana pihaknya mau membayar sopir tanpa STNK.

Baca juga: Ariantje Mambiew: Bayam Merah Meningkatkan Kadar Hemoglobin

Wakil Ketua I DPR Papua itu juga, menegaskan, saat ini proses penyelesaian sudah berjalan, dan pihaknya tengah melengkapi semua dokumen yang ada.

"Hal-hal yang menjadi syarat dan ketentuan ini, harus kami perhatikan agar kemudian hari, PB PON tidak disalahkan dibayar tanpa dasar," tegas Yunus.

Terakhir, Yunus mengajak semua pihak untuk bersabar dengan mekanisme dan tahapan yang ada, dalam proses pembayaran honorarium sopir bus PON XX. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved