Jokowi Nyatakan Tidak Ada Tempat Bagi KKB Papua, Jubir OPM: Kami Tidak Dialog dengan Bawahan

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Sebab, gangguan KKB tak berkesudahan dan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Apalagi aksi tersebut dilancarkan secara barbar dan sadis.

Sekadar diketahui, sederet aksi kejahatan telah dilakukan kelompok yang dikenal masyarakat sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Saban hari, Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur dalam sebuat serangan terbidik kelomopok KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Baca juga: Tolak Ajakan Polri, OPM Minta Berdialog Dengan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo pun marah besar, lalu mengecam aksi tersebut sekaligus memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri memburu anggota KKB Papua.

“Saya telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB," kata Jokowi.

Dengan tegas, Jokowi menyatakan tidak ada truang apa pun bagi KKB Papua dan daerah lainnya.

“Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air,” tegasnya.

Mersepon pernyataan Jokowi, Presiden interim United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mempertanyakan terkait Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang dijuluki penjahat dan teroris.

Baca juga: Farid Okbah-Zain An-Najah Jadi Tersangka Terorisme, Polri Temukan Bukti Kuat

"Pertanyaan saya kepada Presiden Indonesia adalah, siapa yang menginvasi negara kami? Siapa yang telah membunuh lebih dari 500.000 pria, wanita dan anak-anak?," tulis Benny di laman resmi ULMWP.

Wenda juga meprotes pernyataan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo yang mendesak Pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas, dengan menyebut, "Hancurkan mereka (KKB) dulu. Kita akan membahas masalah hak asasi manusia nanti."

Menurut Wenda, pernyataan Bambang Soesatyo dinilai mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memberantas KKB.

"Ini adalah mentalitas yang menyebabkan penyiksaan dan pembunuhan Pastor Yeremia Zanambani tahun lalu," ujarnya.

Baca juga: Pria 70 dan 45 Tahun di Pancoran Rudapaksa 7 Anak Perempuan, Modusnya Beragam

"Sikap inilah yang mengakibatkan tiga pria dipukuli hingga meninggal dunia di sebuah rumah sakit pada Februari. Itu sebabnya Amnesty Indonesia sudah mengutuk pembicara tersebut," katanya.

OPM Minta Dialog Langsung dengan Presiden Jokowi

Terbaru, Mabes Polri lewat Kadiv Humas Irjen Argo Yuwono mengajak pihak OPM untuk gencatan sejata lalu berdialog demi mencari solusi penyelesaikan konflik di Papua.

Ajakan itu pun ditolak mentah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) .

Demikian juga ajakan komunikasi dengan seorang kepala daerah.

Malah, OPM meminta dialog dilakukan langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penolakan itu disampaikan resmi Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, lewat akun media sosial miliknya, beru-beru ini.

Selain dialog dengan Jokowi, kata Sebby, proses pelaksanaannya harus dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“TPNPB-OPM tidak bisa bicara dengan orang bawahan seperti kepala daerah, karena TPNPB mempunyai kedudukan yang tinggi,” tulis Sebby.

Baca juga: Jogja Benar Menggoda, Jacksen Tiago Geser Markas Persipura ke Solo

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, dalam masa perpanjangan tugas, Satuan Tugas Operasi Nemangkawi akan memperbanyak kegiatan soft approach.

Termasuk meminta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) turun dari tempat persembunyiannya di gunung untuk melakukan dialog.

“Kita mengajak kepada teman-teman (KKB) yang sekarang masih di gunung, tidak mau turun, kita ajak. Sama-sama kita ajak kepada Pemda, kepada tokoh adat ayo kita ajak turun (KKB), bangun daerahnya,” kata Argo di Mabes Polri pada Senin (31/5/2021), melansir Tribunnews.

Setidaknya ada empat kabupaten yang masih rawan adanya operasi dari 9 kelompok teroris KKB Papua.

Keempat kabupaten itu adalah Intan Jaya, Puncak, Nduga dan Mimika.

Menurut Argo, pihaknya telah mengumpulkan kepala daerah di empat wilayah yang masih rawan tersebut.

Hal itu untuk mendengarkan aspirasi dari KKB Papua. (*)