PON XX Papua
Kapolda Papua Diminta Ikut Bertanggung Jawab Soal Karut Marut PON XX
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri diminta ikut bertanggung jawab, soal penyelesaian pembayaran bonus atlet dan honor para relawan.
Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Roy Ratumakin
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri diminta ikut bertanggung jawab, soal penyelesaian pembayaran bonus atlet dan honor para relawan, wartawan, termasuk tenaga medis yang kini menjadi polemik dan karut marut di tengah publik.
Kepada Tribun-Papua.com Rabu (1/12/2021) Ketua LMA Port Numbay George Awie di Kota Jayapura, mengatakan bonus dan honor para relawan, hingga tenaga medis terus menggema lewat aksi protes dan demo terkait hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.
Baca juga: Ancaman AKBP Untung Sangaji bagi Warga yang Gelar HUT OPM di Tanah Merauke Bikin Merinding
"Kapolda Papua paling tidak bertanggung jawab, perhatikan masyarakat kecil yang punya hak, masyarakat yang jadi relawan dan juga para tenaga medis, termasuk bonus para atlet," kata George menanggapi.
Ia juga menyinggung soal pembayaran hal ulayat tanah masyarakat adat, yang digunakan untuk pembangunan infrastuktur PON XX Papua, yang hingga kini belum ada kejelasan soal pelunasannya.
"Kami pihak adat sangat sesalkan karena, waktu mau pelaksanaan PON itu Kapolda sendiri ketemu dengan masyarakat adat, termasuk di Stadion Papua Bangkit, Kampung Harapan, yang masyarakat mau palang," jelasnya.
Saat itu, George mengatakan Kapolda Papua lakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat adat, sehingga tidak dipalang.
Pada momentum itu, kata George, sebagai pemimpin korps Bhayangkara di Bumk Cenderawasih dan ketua kontingen PON Papua telah memberikan jaminan kepada masyarakat adat, soal penggunaan lahan sehingga event empat tahunan itu bisa terlaksana.
Baca juga: Fakta Preman Tewas Dikeroyok Warga setelah Ngamuk Tak Bertemu Janda yang Dicarinya
"Pak Kapolda berikan jaminan untuk selesaikan masalah itu, untuk ganti rugi, tetapi sampai detik ini tidak ada perkembangan," sesalnya.
Untuk itu pihaknya meminta Kapolda Papua, atas apa yang dijanjikan untuk fasilitas masyarakat adat, agar betul-betul diwujudkan nyatakan.
"Lalu, akhir-akhir ini kami dengar tenaga medis atau relawan medis menuntut hak-hak mereka yang belum dibayar oleh panitia PON, padahal anggaran sudah ada dan telah disiapkan serta diprogramkan," jelasnya.
Baca juga: Sederet Ucapan Hari Natal Berbahasa Inggris dan Indonesia, Cocok Dibagikan di Media Sosial
George bertanya, mengapa tidak dibayarkan padahal itu hak mereka.
"Untuk itu, kami mohon Kapolda agar memperhatikan nasib para tenaga medis ini, relawan dan lainnya yang tuntut hak mereka terkait PON," pintanya.
George Awie berharap persoalan karut marut usai PON XX bisa segera terselesaikan, setelah ada campur tangan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri.
"Pak Kapolda tolong bantu mereka, tolong fasilitasi, karena waktu itu Kapolda jadi Ketua Kontingen Tim PON Papua, dalam kapasitas itu, beliau tolong dan tangani," tambahny.
Menurut George, Kapolda perlu memanggil pihak-pihak terkait agar dapat diselesaikan, dan dikatakannya, tidak boleh dibiarkan karena akan menganggu Kamtibmas di kota Jayapura.
"Pak Kapolda paling tidak bertanggung jawab, perhatikan masyarakat kecil punya hak mereka," pintanya lagi. (*)