Polemik Dana Otsus dan PON XX, KPK Diminta Segera Tegakkan Hukum di Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera tegakkan hukum di Papua, menyusul karut marut penggunaan dana otonomi khususu (Otsus) dan PON XX yang baru usai.

Permintaan ini disampaikan Tokoh Adat Papua, George Awie lewat awak media termasuk Trribun-Papua.com di Jayapura, Kamis (2/12/2021).

Ia berpendapat, penggunaan dana PON XX Papua dan Otsus harus diaudit agar jelas penyerapan dan peruntukkannya.

Baca juga: Gubernur Lukas Enembe Disarankan Yan Christian Warinussy Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Bila perlu, lanjut dia, KPK tegakkan aturan apabila menemukan adanya penyelewengan dana tersebut.

"KPK harus segera audit dana PON dan Otsus, disertai dengan penegakan hukum, ini juga harus menjadi atensi Kapolda dan Kejati Papua," kata George Awie.

Ketua LMA Port Numbay itu, menyayangkan adanya aksi protes yang seolah-olah menjatuhkan marwah Papua sebagai provinsi penerima dana Otsus. 

Baca juga: Pesan Direktur LBH ke Irjen Mathius Fakhiri: Kalau Tidak Mampu Amankan Papua Sebaiknya Mundur

Terlebih, dipercayakan untuk menjadi penyelenggara atau tuan rumah pekan olahraga empat tahunan tersebut. 

Sehingga menurutnya, sudah seharusnya hal ini menjadi perhatian semua pihak. 

"Ini kenapa tidak diaudit, inikan hubungan dengan negara, dana Otsus dan PON, ini harusnya diaudit supaya transparan dan masyarakat bisa tahu betul-betul dana yang digunakan atau dianggarkan tepat sasaran," tanya George.

Dia berujar, penegak hukum tidak boleh melakukan pembiaran.

Baca juga: Lukas Enembe Tepis Tudingan Sri Mulyani Soal Rp 12 Triliun APBD Papua Mengendap di Bank

Sebab, akan menimbulkan asumsi atau opini beragam di masyarakat.

Karena itu, George meminta Gubernur Papua Lukas Enembe segera bersikap dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang diberikan tugas untuk mengelola dana PON dan Otsus. 

"Pak Gubernur (Lukas Enembe) harus ambil sikap yang tegas terkait ini, termasuk janji bonus yang diberikan kepada atlet yang peroleh medali emas, termasuk relawan dan tenaga medis, ini tidak boleh dibiarkan berlarut," pintanya.

Baca juga: Selesaikan Konflik Papua dengan Keberanian 

Gubernur Lukas sebagai ketua umum sekaligus penanggungjawab PON, juga diminta menegur Panitia Besar PON agar segala keperluan PON termasuk SMD yang dilibatkan segera dibayarkan.

"Jangan biarkan terkatung-katung, dan jangan umbar janji, sindirnya. (*)