Minta Pemerintah Revisi Status Teroris KKB di Papua, Anggota DPR: Sudah Tepat atau Belum?

TRIBUN-PAPUA.COM - Status organisasi teroris untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dinilai berdampak pada tereduksinya konflik di Papua menjadi masalah keamanan.

Hal ini dirasa oleh Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD telah menetapkan KKB di Papua sebagai kelompok teroris berdasarkan Undang-Undang.

Baca juga: Polda Papua Ungkap Tokoh KKB Temianus Magayang Nyatakan Diri sebagai Kepala Kampung secara Tak Resmi

Baca juga: Tokoh KKB Papua Temianus Mengangkat Diri Kepala Kampung dan Tebar Kekerasan di Yahukimo

Namun menurutnya ada hal-hal yang memang perlu diperdalam. 

Menurutnya definisi teroris pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme terhadap organisasi KKB di Papua juga perlu mempertimbangkan lagi untung ruginya bagi kepentingan negara dan bangsa.

Menurutnya penetapan KKB sebagai teroris berdampak pada tereduksinya konflik di Papua menjadi masalah keamanan.

Hal tersebut menurutnya menimbulkan pergeseran seolah masalah di Papua menjadi hanya masalah keamanan. 

Selain itu, kata dia, dengan menetapkan KKB sebagai teroris justru mempersempit ruang untuk melakukan dialog atau rekonsiliasi. 

Penetapan tersebut, menurutnya juga menambah efek trauma bagi Orang Asli Papua dan dapat mengganggu upaya untuk mendorong pembangunan manusia Orang Asli Papua yang lebih komprehensif.

Selain itu, kata dia, korban jiwa bisa bertambah mengingat sejak dinyatakan sebagai teroris korban malah terus berjatuhan.

Kemudian yang paling penting menurutnya APBN semakin terkuras untuk operasi kontraterorisme.

Untuk itu, menurutnya dengan cap teroris bagi KKB tersebut bukan menyelesaikan masalah namun justru membuat konflik di Papua menjadi lebih berlarut dan semakin kompleks.

Baca juga: Hari Jadi OPM, Bendera Bintang Kejora Berkibar di Jayapura dan Teluk Bintuni

Menurutnya masalah Papua adalah persoalan keamanan insani yang menyangkut harkat dan martabat manusia yang bebas dari ancaman kekerasan, kesejahteraan, penghidupan yang layak. 

Baginya harus dipisahkan bahwa masalah di Papua juga menyangkut soal keselamatan rakyat, keselamatan manusia di mana personel TNI-Polri juga termasuk di dalamnya.

Hal tersebut disampaikannya dalam Webinar Bertajuk Keamanan Manusia di Papua yang disiarkan di kanal Youtube Imparsial Indonesia pada Kamis (2/12/2021).