Dugaan Penyelewengan Dana, KPK Didesak Periksa Panitia Besar PON XX Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik R Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memeriksa dugaan penyelewengan dana oleh Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XX Papua.

Baca juga: Jenazah Serda Putra Rahadi Korban KKB Papua Akan Dimakamkan di Aceh

Desakan itu disampaikan Leo Himan, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih Jayapura. Leo menyampaikan hal itu menanggapi polemik usai perhelatan event empat tahunan itu.

"PB PON atau pun yang terlibat dalam Peparnas, KPK datang periksa,"kata Leo kepada Tribun-Papua.com di Jayapura,Sabtu (4/12/2021).

Baca juga: Kala Bosan Melanda, Apa yang Dilakukan Pebulu Tangkis Selama Berada di Gelembung IBF 2021?

Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat lewat instansi teknis terkait lebih tegas dengan kondisi kekinian yang terjadi di Bumi Cenderawasih.

Lanjut dia, jangan berlarut-larut dibiarkan sebelum timbul masalah baru lainnya, sehingga masalah yang ada di depan mata tak terselesaikan.

• Pesan Gubernur Lukas Enembe saat Peringatan Hari Noken Sedunia: Sarana Meningkatkan Ekonomi Kreatif

"Jangan takut dengan isu Papua Merdeka, tidak ada hubungannya dengan para pejabat yang korup ini, dengan isu Papua merdeka,"ujarnya.

"Papua merdeka itu semua orang Papua pasti punya keinginan yang berjuang dengan cara sendiri-sendiri,"katanya.

Baca juga: Ketua DPR Papua: Ayo Lestasikan Budaya di Bumi Cenderawasih Melalui Noken

Mantan pengurus Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) itu mengaku prihatin dengan relawan, tenaga medis, wartawan dan pihak ketiga lainnya yang telah berkontribusi untuk menyukseskan penyelenggaran PON XX.

Namun,kata dia, kenyataan yang ada hingga pagelaran momentum olahraga tingkat nasional itu usai, hak-hak mereka tidak dibayarkan ataupun tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

"Ini kasihan mereka, tidak menerima hak sebagaimana mestinya,"ujarnya.

Baca juga: Wilayah Penerima BSU Hingga Rp 3,6 Juta Diperluas dari DKI Jakarta sampai Papua, Cek Selengkapnya

"PON ini saya duga terlalu banyak manajemen yang tidak teratur baik. Jadi, banyak hal yang menjadi masalah,"katanya.

Dia menegaskan, KPK harus memeriksa PB PON, karena hingga kini banyak yang belum dibayar, padahal uang itu ada, berarti kecurigaan publik bahwa ada deposito ini benar.

"Janganlah menari-nari diatas penderitaan orang lain, tidak bagus itu,"katanya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Revisi Status Teroris KKB di Papua, DPR: Menambah Trauma OAP

Leo yang menjadi salah satu calon ketua KNPI Papua ini, menyayangkan sikap pemerintah pusat yang
terkesan hanya "lip service."

"Lip service" dengan menakuti-nakuti para pejabat atau pun pemerintah kabupaten dan kota di Papua soal 10 kasus dugaan korupsi, tetapi hingga kini tidak ada aksinya.