Jack Puraro : KPK tangkap saja penanggung jawab PON XX

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA -  Ketua Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura) Jack Puraro meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap penangungjawab pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang belakangan ini banyak menuai aksi protes
terkait honor para relawan, wartawan, dan pihak ketiga lainnya.

"Kami minta, KPK tangakap saja penanggungjawabnya (PB PON XX Papua)," katanya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu (5/12/2021).

Menurut dia, anggaran yang telah disiapkan untuk menyukseskan pelaksanaan PON XX Papua mulai dari penyediaan lahan, infrastruktur, dan biaya para relawan, tenaga medis, wartawan hingga pihak ketiga seperti angkutan taxi atau pun lainnya, sudah diberikan oleh pemerintah pusat lewat berbagai sumber pendanaan, tetapi hingga kini masih menyisahkan persoalan ditengah masyarakat.

Baca juga: Dua Eks Pemain Senior Persipura Akan Kembali, Ricardinho Masuk Radar Manajemen ?

"Anggaran-anggaran dari panitia yang belum terbayarkan (PON XX) baik itu juga Peparnas terkait relawan-relawan katanya belum dibayar. Itu patut diduga bagian-bagian dalam kasus korupsi juga," katanya.

Untuk itu, Jack meminta kepada pemerintah lewat institusi teknis terkait mulai dari Polri, Kejaksaan hingga KPK untuk segera turun selidiki terkait persoalan yang baru saja mengharumkan nama Papua dalam event empat tahunan itu.

"Saya harap dan himbau bahkan memberikan dukungan penuh untuk segera ditangkap diperiksa dan dipenjarakan bila perlu dimiskinkan, demikian," katanya.

Otsus

Apalagi, lanjut dia, persoalan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang oleh semua pihak menilai bahwa ada tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat tidak merasakan apa itu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Bahkan, Menkopolhukam Mahfud MD pernah sampaikan akan membongkar 10 kasus korupsi di Bumi Cenderawasih, namun hingga kini belum juga diblow up.

Baca juga: Heboh Dokter Gadungan Terciduk Di Liga 1, Aksi Tipuannya Sampai Timnas Indonesia

"Terkait dengan pernyataan Pak Mahfud MD mengenai 10 kasus korupsi terbesar di Papua, saya sampaikan terima kasih kalau pemerintah pusat sangat teliti dan jeli untuk terus memantau bagaimana anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan pembangunan baik infrastruktur maupun kepentingan pembangunan ekonomi bagi rakyat Papua," katanya.

Bahkan pada suatu kesempatan, Jack mengaku pernah bertemu Wakil Presiden Ma'aruf Amin dan Menkopolhukam Mahfud MD guna meminta agar dana Otsus yang telah berjalan kurang lebih dua dekade itu, agar bisa dievaluasi secara maksimal.

"Saya dalam beberapa kesempatan kemarin sempat bertemu dengan Pak Mahfud MD sama Pak Wapres Ma'aruf Amin. Dalam pertemuan saya sempat sampaikan bahwa terkait dengan otonomi khusus itu memang harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh," pintanya saat itu.

"Karena kalau kita bicara otsus itu, bicara tentang pertama kewenangan, yang kedua itu keuangan. Kalau bicara kewenangan itu antara Jakarta dan Papua ada bagian-bagian kewenangan-kewenangan yang belum dimaksimal. Atau Jakarta belum memberikan sepanjang perjalanan Otsus yang tidak diberikan kepada rakyat Papua tetapi terkait dengan keuangan, antara Jakarta dan Papua, pemerintah pusat turunkan anggaran hingga puluhan bahkwan ratisan triliyun rupiah untuk kepentingan pembangunan di tanah Papua," sambungnya.

Baca juga: Eks Bintang Persipura, Titus Bonai Angkat Kaki Dari PSMS Medan

Namun, hingga kini konflik terus terjadi, ada penembakan dan teriakan miris soal pembangunan SDM yang tidak maksimal karena masih banyak anak-anak Papua di pedalaman yang belum tersentuh dengan pendidikan yang maksimal, bahkan ada lima kabupaten yang dinyatakan berada dibawah garis untuk kategori pembangunan SDM-nya.