Hari Anti Korupsi Sedunia, KOMPAK Desak KPK Tangkap Koruptor di Papua

TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA - Dalam memperingati Hari Anti Korupsi sedunia, 9 Desember 2021, Komunitas Papua Anti Korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap oknum-oknum pejabat negara, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua.

Pernyataan itu disampaikan sejumlah aktivis KOMPAK dalam demo damai yang digelar di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: 3 Bulan Mengungsi Pasca tewas 4 Anggota TNI di Kisor, Komnas HAM Fasilitas Warga Kembali Kerumahnya

"Hari ini kita berada pada titik dimana pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan,"kata aktivis KOMPAK, Leo Himan dalam keterangan pers yang diterima Tribun-Papua.com,Kamis.

KOMPAK menilai, pengawasan pemerintah belum efektif, sistem birokrasi terus membuka peluang bagi korupsi.

Sedangkan politisi dan pengusaha terus memelihara hubungan khusus yang kerap menimbulkan konflik kepentingan.

Sistem antikorupsi dan upaya memberantas korupsi, juga dianggap masih tertinggal jauh di Papua. Terutama dari kebutuhan nyata untuk menghilangkan korupsi yang kian kompleks sifat dan polanya. 

Baca juga: Jelang Nataru, Kadis Pariwisata Kota Jayapura Imbau Wisatawan Tetap Taati Prokes

"Pemberantasan korupsi di Papua ibarat bayi yang terus belajar merangkak. Publik tentu berharap ada lompatan besar dalam penanganan korupsi di Papua,"ujar aktivis lainnya, Luis Raiwaki.

Luis mengatakan, korupsi adalah musuh nyata pembangunan. Pemerintah, sektor swasta, lembaga politik dan politisi, serta masyarakat luas perlu melihat korupsi sebagai persoalan bersama yang harus terus diperangi.

Oleh karena itu, kata dia, publik harus melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi korupsi yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Manfaatkan NIK Orang Lain untuk Daftar Prakerja, 2 Pria di Aceh Raup Ratusan Juta

Lanjut dia, KOMPAK menuntut perbaikan dan penuntasan beberapa hal. 

Pertama, penyelidikan lebih mendalam atas dugaan penyelewengan dana Pekan Olahraga Nasional XX di Papua, Oktober 2021.

"Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan besaran dana PON dari tahun 2018 – 2021, bila ditotal mencapai kurang lebih Rp10,431 triliun,"katanya.

Baca juga: TNI Lanal Timika dan Jalasenastri Cabang 2 Korcab XI Ikut Donor Darah

"Dana yang sangat besar namun meninggalkan banyak persoalan. Terutama tunggakan pembayaran honor para tenaga relawan, media, dan pihak ketiga lainnya,"ujarnya.

Kedua, KOMPAK juga mendesak KPK menangkap oknum-oknum pejabat negara yang diduga korupsi dana Otonomi Khusus (Otsus).

KOMPAK juga meminta Gubernur Lukas Enembe, DPR Papua, dan aparat penegak hukum bergandengan tangan untuk memberantas korupsi yang mengakar di Papua.

Baca juga: Pemuda Tolikara Gelar Turnamen Futsal se-Papua dan Papua Barat di Jayapura

Aktivis KOMPAK lainnya, Gifli Buiney mengatakan, pihaknya akan memantau proses dan keseriusan pihak-pihak terkait dalam pemberantasan korupsi di Papua. 

"KOMPAK akan kembali menggelar aksi turun jalan, sebagai bukti kepedulian rakyat mengawal penyelesaian kasus korupsi di Papua,"tambah Gifli Buiney.(*)