Ini Rekomendasi Komnas HAM Dalam Evaluasi Kasus Kekerasan di Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik R Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Setelah melaksanakan evaluasi bersama Tim Pemantauan dan Negosiasi Kasus HAM di Provinsi Papua, merampungkan beberapa poin yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Sekadar diketahui, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM Perwakilan Papua melakukan evaluasi bersama tim pemantauan dan negosiasi kasus HAM di Provinsi Papua.

Baca juga: Ada Tagar #PercumaAdaPolisi, Polri: Masukan dari Masyarakat

Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, evaluasi yang dilakukan terkait bagaimana kinerja dari Tim Pemantauan bersama komnas HAM selama satu tahun ini.

"Kami melakukan pemantauan dan negosiasi, terhadap berbagai peristiwa kekerasan di Papua, dan kami melibatkan mitra strategis di daerah,"kata Frits ketika dihubungi Tribun-Papua.com, Selasa (14/12/2021).

Baca juga: Wali Kota Jayapura Keluarkan Surat Edaran, Larang ASN Mudik Natal dan Tahun Baru

Menurutnya, hal tersebut patut dievaluasi guna merumuskan apa yang menjadi rekomendasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Menkopolhukam, dan Presiden RI.

"Perlu diketahui hasil dari evaluasi ini ada beberapa rekomendasi yang akan kami akan serahkan ke pemerintah daerah, Menkopolhukam, dan Presiden dalam rangka penaganan Papua lebih konstruktif,"ujarnya.

Baca juga: Bersama Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Tak Gentar Hadapi Vietnam

Menurutnya, sebanyak 9 poin yang dirumuskan, yang pada intinya terkait Pendekatan yang lebih dialogis.

"Inti dari 9 poin tersebut yakni, untuk melakukan pendekatan lebih dialogis, lebih manusiawi dalam rangka menjunjung Hak Asasi Manusia,"tambah dia. (*)