LMA Lepago Tolak Pernyataan ketua I DASS, Jakob Fiobetauw Soal Kesehatan Gubernur Lukas Enembe

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Lapago, Purnawirawan Paus Kogoya, menegaskan menolak berbagai pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Wakil ketua I DASS, Jakob Fiobetauw kepada kesehatan Gubernur Lukas Enembe.

"Saya atas nama Kepala suku Lapago dan seluruh kepala suku pengunungan tenggah menolak pernyataan yang disampaikan oleh Wakil ketua I DASS, Jakob Fiobetauw," tegasnya.

Menurut Paus, apa yang telah dilakukan oleh Wakil ketua I DASS, Jakob Fiobetauw tidak benar.

"Apa yang dilakukan Fiobetauw, ini tidak benar, orangnya harus berbicara secara individu, tidak boleh mengatasnamakan kepala suku," kata dia kepada awak media di Jayapura, Kamis (6/01/2022).

Menurutnya, walaupun kesehatan Gubernur Lukas Enembe belim stabil, namun untuk aktivitas kerja tetap berjalan dan terlaksana dengam baik.

Baca juga: Merasa Dilecehkan, Keluarga Besar Gubernur Lukas Enembe Minta Jakob Fiobetauw Segera Minta Maaf

"Memang betul kondisi kesehatan gubernur tergangu, tetapi kemampuan untuk bekerja beliau laksakan, dalam kondisi yang tidak stabail pun gubernur selalu masuk kantor untuk bekerja. Saya tidak membela gubernur Lukas Enembe tetapi kenyataannya begitu," jelasnya.

Sebagai Ketua LMA Lapago, Paus Kogoya menyarankan agar seluruh masyarakat untuk terus mendukung kinerja Gubernur Lukas Enembe dalam membangun Papua.

"Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mendukung gubernur Papua Lukas Enembe, untuk membangun tanah ini lebih baik disisa masa jabatannya," pungkansya.

Sebelumnya, telah dikabarkan Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua mendesak pemerintah pusat segera menunjuk penjabat Gubernur di Provinsi Papua selambat lambatnya hingga akhir Maret 2022.

Menurut mereka, kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe, menurun drastis. Bahkan tengah menjalani perobatan besar di luar negeri. Hal ini dikhawarirkan berpengaruh terhadap pelayanan publik.

Demikian pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Peradilan Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Jackob Fiobetauw, saat siaran pers  di Abepura, Selasa (4/1/2022).

Baca juga: Perumahan Organda Padangbulan  Jayapura Terendam Banjir Setinggi Dada Orang Dewasa

Jackob Fiobetauw mengatakan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Papua, belum berjalan maksimal.

Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya kapasitas pejabat pelaksana dalam mengelola birokrasi yang besar.

“Kapasitas penyelenggara pemerintahan menjadi salah satu faktor terhadap masih banyaknya masalah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Papua,” ujarnya.