Papua Terkini
Gelar Demo, Mahasiswa Minta Kabiro SDM BPSDM Papua Dicopot dan Diperiksa
Forum Mahasiswa/i Papua Dalam Negeri dan Luar Negeri, meminta Kepala Biro (Kabiro) Sumber Daya Manusia (SDM) BPSDM Provinsi Papua dicopot dari jabatan
Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Roy Ratumakin
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Dalam aksi demo yang digelar ratusan mahasiswa Papua, yang tergabung dalam Forum Mahasiswa/i Papua Dalam Negeri dan Luar Negeri, meminta Kepala Biro (Kabiro) Sumber Daya Manusia (SDM) BPSDM Provinsi Papua dicopot dari jabatannya dan diperiksa.
Hal itu diutarakan penanggung jawab aksi demonstrasi Kadir Yelipele, kepada awak media, termasuk Tribun-Papua.com di Jayapura Rabu (26/1/2022).
Baca juga: Demo di Kantor Gubernur Papua, Mahasiswa Minta KPK Usut Penggunaan Dana Otsus
"Kami meminta dengan tegas agar Kepala Biro SDM BPSDM Provinsi Papua dicopot dari jabatannya, dan segera dilakukan pemeriksaan terhadapnya, karena kami menilai ia telah gagal serta lalai memenuhi tugas dan tanggung jawab, sehingga kami mahasiswa Papua penerima beasiswa ditelantarkan," jelasnya panjang.
Dijelaskan Kadir, para mahasiswa penerima beasiswa ditelantarkan di luar negeri, tanpa kepastian, untuk itu pihaknya sangat merasa perlu meminta kejelasan.
"Kalau yang bersama saya yang disekolahkan ke Filipina tahun 2015 itu ada 24 orang, itu kami di satu universitas, dan statusnya tidak selesai alias gagal total," sebutnya.
Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur Papua, Tuntut Kejelasan Beasiswa
Selain di Filipina, masih banyak rekan-rekan mahasiswa Papua dari negara studi lainnya yang gagal dan tidak dapat menyelesaikan studinya, lantaran tidak dibiayai namun enggan berkoar karena takut.
"Mereka (mahasiswa lainnya) takut bersuara lantaran nanti difasilitasi, padahal nyatanya ditelantarkan sedemikian," ucapnya.
Sebelumnya diketahui, sekira 150 mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa, meminta kejelasan beasiswa yang bersumber dari dana Otsus di depan Kantor Gubernur Provinsi Papua. (*)