Edy Mulyadi Ngaku Wartawan dan Minta Kasusnya Pakai UU Pers, Dewan Pers: Silakan, Nanti Diperiksa

TRIBUN-PAPUA.COM - Edy Mulyadi melalui kuasa hukumnya meminta kasus dugaan ujaran kebencian yang menjeratnya diselesaikan dengan Undang-Undang Pers.

Hal ini karena Edy Mulyadi mengaku sebagai wartawan senior.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun merespons pihaknya belum mengetahui status Edy Mulyadi sebagai wartawan.

Baca juga: Edy Mulyadi Tetap Dilaporkan meski Sudah Minta Maaf, Gara-gara Ucapannya soal Kalimantan

Baca juga: Dilaporkan ke Polisi Usai Hina Kalimantan hingga Prabowo, Edy Mulyadi Pernah Jadi Caleg Gagal

Sebaliknya, pihaknya juga belum menerima surat pengaduan dari Edy Mulyadi.

"Silakan dia (Edy Mulyadi) menulis ke Dewan Pers untuk meminta perlindungan hukum, nanti akan diperiksa tim Dewan Pers apakah itu kasus pers atau bukan. Sejauh ini belum ada suratnya," ujar Hendry saat dikonfirmasi, Sabtu (29/1/2022).

Namun, Hendry menganalisa bahwa konten yang dibuat Edy Mulyadi bisa diperdebatkan terkait keabsahan sebagai produk jurnalistik.

Apalagi, konten tersebut juga disebar di media sosial YouTube.

"Saya sendiri ketika menyaksikan pernyataan itu ramai saya nonton di TV saya terkejut juga. Nah ini jumpa pers atau apa. Ternyata kan ada di YouTube. Saya kira ini jadi menarik. Karena YouTube ini kan bukan wilayah Dewan Pers membina media massa. YouTube itu macam macam kelompok. Bisa jadi dia pers bila berbadan hukum khusus pers. Tetapi kalau tidak ya tidak," terang Hendry.

Baca juga: VIRAL Kapolsek Bocorkan Kematian Soeharto, Benarkah Ibu Tien Meninggal Akibat Ditembak Anaknya?

Nantinya, kata Hendry, tim internal Dewan Pers akan menilai apakah konten yang dibuat Edy Mulyadi termasuk ke dalam produk jurnalistik atau tidak.

Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu pengaduan terlebih dahulu.

"Nanti itu akan menjadi pertimbangan Bareskrim apakah layak dia diperlakukan wartawan dan apakah itu karya jurnalistik itu kan nanti dinilai dulu oleh Dewan Pers. Jadi diajukan dulu baru kita akan menilai," tukas Hendry.

Diberitakan sebelumnya, Ketua tim kuasa hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir menyatakan, perlunya penyidik memberlakukan Undang-Undang Pers dalam memproses kasus ujaran kebencian yang menyeret kliennya itu.

Hal tersebut dinilai perlu, mengingat Edy Mulyadi yang berdasarkan pengakuannya merupakan seorang wartawan. 

Terlebih, ungkapan yang dilayangkan oleh kliennya terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) itu dilakukan saat sedang mengisi sebuah acara dalam kapasitasnya sebagai pekerja media.

Baca juga: Viral Video Pria Kejar Mobil dan Pura-pura Ditabrak, Kabur saat Tak Bisa Jawab Pertanyaan Warga

Baca juga: VIRAL Bongkahan Es Ditemukan di Puncak Gunung Slamet, Begini Penjelasan Pengelola

"Ingat ya, Pak Edy ini seorang wartawan senior. Artinya pemanggilan itu dia bicara itu sebagai wartawan senior, bukan atas nama apa gitu loh. Artinya, kita juga ingin UU Pers diberlakukanlah,” kata Herman saat ditemui awak media di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jumat (28/1/2022).