Papua Terkini
Didukung Perlemen Belanda, ULMWP: PBB Siap Kunjungi Papua
Rencana Komisi HAM PBB ke West Papua atas dugaan Pelangaraan HAM, merupakan pergumulan selama bertahun-tahun.
Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Gratianus Silas Anderson Abaa
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Mendapat Dukungan 19 Parlemen Belanda, Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) siap menyambut kunjungan PBB ke Tanah Papua.
Hal tersebut dikatakan, Perdana Menteri Pemerintahan Sementara ULMWP, Edison Waromi, kepada Tribun-Papua.com, Sabtu (5/2/2022) di Abepura.
"Kami setujui resolusi untuk kunjungan Dewan HAM PBB ke West Papua, ini disambut baik oleh Masyarakat Papua dan siap di sambut dengan sukacita," katanya.
Baca juga: LBH Desak Pemerintah Pusat Hentikan Pembahasan Pemekaran Provinsi Papua
Waromi mengatakan, ada dua momentum yang dihadapi sehingga Dewan PBB harus meninjau Papua.
"Kita telah mengalami pelanggaran HAM 60 Tahun sejak 1960 sampai saat ini 2022. Telah terjadi kejahatan negara dan kejahatan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian dan kunjungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," ujarnya.
Kata dia, rencana Komisi HAM PBB ke West Papua atas dugaan Pelangaraan HAM, merupakan pergumulan selama bertahun-tahun.
"Ada masalah Pelanggaran HAM, pembangunan, marjinalisasi, dan persoalan sejarah politik yang sudah dikeluarkan oleh lembaga LIPI dan juga ELSAM Papua. Maka perlu ada rekonsiliasi melibatkan pihak netral yaitu PBB. Perlu adanya Kunjungan Dewan HAM PBB ke West Papua dan perlu ada penentuan nasib sendiri yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral yaitu PBB," tegasnya.
Baca juga: ULMWP Siapkan Panitia Guna Menyambut Dewan HAM PBB Di Papua
Lebih lanjut, Waromi mengatakan ia juga menyampaikan terima kasih kepada 19 anggota parlemen Belanda yang sudah memberikan solusi untuk mendesak PBB agar mengirim dewan HAM PBB ke Papua.
"Terima kasih kepada parlemen Belanda dan seluruh anggota parlemen memutuskan resolusi ke Papua soal HAM, dan kami rakyat Papua siap menyambut kedatangan dewan HAM PBB, sebagai hak kebebasan berekspresi kami telah mempersiapkan seluruh rakyat yang ada di 7 wilayah adat, menyambut mereka," tambah dia. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papua/foto/bank/originals/05022022_perdana-menteri-pemerintahan-sementara-ulmwp-edison-waromi.jpg)