Sabtu, 25 April 2026

Pilkada 2024

Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Kota Jayapura Gelar Diskusi Bahas Perbaikan DPT

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jayapura, menggelar Ngobrol Pemilu Untuk Kota Jayapura hebat (Ngopi Jahe), menjelang Pemilu 2024.

Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Maickel Karundeng
KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD
Ilustrasi Pemilu 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jayapura, menggelar Ngobrol Pemilu Untuk Kota Jayapura hebat (Ngopi Jahe), menjelang Pemilu 2024.

Sekadar diketahui, kegiatan ini dilaksanakan di Socio Culture Cafe, beralamat di Jalan Raya Abepura - Sentani, Kamis (17/2/2022).

Baca juga: Ini Cara Pakai Aplikasi ARKAS dan MARKAS yang Diluncurkan Mendikbudristek

Pantauan Tribun-Papua.com, diskusi kali ini mengangkat topik, Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, serta permasalahan dan Upaya Perbaikan DPT Pemilu 2024

Suasana diskusi berlangsung santai dan serius, dengan masing-masing Partai Politik memberikan masukan serta tangapan terkait Upaya Perbaikan DPT Pemilu 2024 mendatang.

Baca juga: 4 Perempuan Warga Sukabumi Diduga Korban Perdagangan Orang di Papua

Pemateri Diskusi Ngopi Jahe Hardin Halidin, salah komisioner Bawaslu Kota Jayapura menjelaskan, dari diskusi kali ini, ada beberapa catatan pencerahan untuk perbaikan DPT Pemilu 2024 mendatang.

"Ada beberapa catatan pencerahan, terkait perbaikan DPT Pemilu 2024 mendatang, yakni, ada soal tingkat penyelengara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu,"kata Hardin disela-sela diskusi, Kamis (17/2/2022).

Baca juga: Pratama Arhan Disorot Media Vietnam Usai Gabung Tokyo Verdy: Dewa Jahat!

Kemudian Peserta Pemilu harus proaktif dalam perbaikan DPT dan tidak membiarkan kesalahan.

"KPU dan Bawaslu harus jalan bersama. Harus ada kesadaran, untuk memperkuat komunikasi diantara peserta dan penyelengara pemilu, serta tidak menumpahkan semua persoalan di waktu bersamaan,"ujarnya.

Baca juga: Pratama Arhan Disorot Media Vietnam Usai Gabung Tokyo Verdy: Dewa Jahat!

Lanjut dia, selanjutnya harus ada diskusi rutin peserta dan Penyelengara Pemilu, Sharing Informasi dan pembahasan regulasi.

"Selain diskusi rutin, harus ada Diskusi dengan pemerintah daerah, antara lain Dukcapil dan Komisi A DPRD,"tambah dia. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved