Nasional
Pemilu Selalu Memiliki Celah yang Membuat Orang Melanggar
Profesionalisme dan integritas KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus benar-benar disiapkan.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM- JAYAPURA – Deputi IV KSP, Juri Ardiantoro, menyebutkan sebagai arena kontestasi, pemilu selalu memiliki celah yang membuat orang melanggar.
Untuk itu, ujar dia, profesionalisme dan integritas KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus benar-benar disiapkan.
"Terutama pada tingkat paling bawah yakni petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), PPS dan PPK. Sebab persoalan dalam Pemilu banyak muncul di TPS. Ini yang harus disiapkan," tegas Juri.
Baca juga: Pemilu 2024 Sangat Kompleks, Pemerintah: KPU dan Bawaslu Bisa Hadapi
Dalam kesempatan itu, Juri juga memastikan, pemerintah akan mendukung penuh kerja KPU dan Bawaslu, agar pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan adil, jujur, dan demokratis.
"Kita harus menempatkan domain penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu. Pemerintah dan DPR stakeholder yang akan memberikan dukungan. DPR support Regulasi, pemerintah support pelaksanaan pemilu, meliputi anggaran, pengamanan, infrastruktur. Kolaborasi ini yang terus bekerja," tambahnya.
Tapi, pemerintah optimistis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik, meski diprediksi akan menghadapi banyak kerumitan.
"Pemilu 2024 sangat kompleks, karena dalam waktu yang sama juga digelar Pilkada serentak. Tapi Pemerintah sangat percaya KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan dengan baik," kata Deputi IV KSP, Juri Ardiantoro, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (15/2/2022).
Baca juga: Fritz Edward Siregar: KPU dan Bawaslu Terlalu Akur Kadang Jadi Pertanyaan Publik
Saat disinggung soal peluang terjadinya politisasi birokrasi, politik uang, dan karut marut Daftar Memilih Tetap (DPT), Juri mengakui bahwa hal itu merupakan masalah laten yang muncul pada saat Pemilu.
"Tapi kan terus ada perbaikan dan penindakan pelanggaran itu terjadi. Soal DPT sudah ada upaya untuk mengintegrasikan data dengan Kemendagri, soal politik uang ada banyak penindakan, termasuk politisasi birokrasi juga ada perbaikan," pungkasnya. (*)
