Faldo Maldini: Pemerintah Tak Tahu Rencana Penundaan Pemilu!

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA –  Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini menegaskan pemerintah tidak mengetahui soal rencana penundaan Pemilu.

Pemerintah bahkan tidak ada kaitannya dengan skenario penundaan Pemilu tersebut.

Menurut Faldo, deklarasi penundaan Pemilu tersebut adalah aspirasi dari partai politik.

Pemerintah pun menerima aspirasi tersebut, seperti selama ini pemerintah selalu menampung aspirasi dari masyarakat dan partai politik.

"Deklarasi tersebut merupakan aspirasi dari partai politik, pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut (wacana pemilu 2024 diundur). Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung."

"Sebagaimana seperti pemerintah selama ini menampung aspirasi dari masyarakat dan juga semua partai politik. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Apalagi dikaitkan dengan transaksi politik," kata Faldo dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Perang Ukraina vs Rusia Jadi Pelajaran Isu Papua Merdeka

Baca juga: Disperindagkop Diminta Awasi Penyaluran Bantuan, BTM: Harus Tepat Sasaran bagi Penerima Manfaat!

Baca juga: Dulu Komedian, Kini Jadi Target Utama Rusia

Lebih lanjut Faldo meminta agar pemerintah tidak diseret-seret dalam wacana penundaan Pemilu 2024.

Pasalnya saat ini pemerintah tengah fokus untuk bangkit dari Covid-19.

Pemerintah juga sedang berusaha untuk memulihkan kondisi kesehatan, ekonomi dan pembukaan lapangan kerja.

"Jadi jangan sampai diseret-seret. Pemerintah saat ini sedang fokus untuk bangkit dari Covid-19. Ini adalah badai yang disarasan oleh semua lapisan masyarakat."

"Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, memulihkan ekonomi, membuka lapangan kerja yang berkualitas sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Sekali lagi fokus pemerintah kali ini adalah itu, bukan yang lain-lain," terang Faldo.

Bahkan Faldo menyebut pekerjaan pemerintah saat ini sangatlah banyak.

Sehingga tidak ada waktu bagi pemerintah untuk mengurus wacana penundaan Pemilu 2024 ini.

"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi dalam menggerakkan elit-elit partai politik. Kami tegaskan, saat ini pekerjaan pemerintah sangat banyak. Tidak ada waktu untuk hal tersebut," tegasnya. (*)