ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Ada Personel TNI-Polri Bicara Tak Setuju IKN di Grup WA, Jokowi Minta Didispilinkan: Hati-hati

Jokowi menyebut ada anggota TNI-Polri yang mengemukakan ketidaksukaan terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara (IKN) di WhatsApp Group (WAG). 

BIRO PERS/BIRO PERS
Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Jokowi menyebut ada anggota TNI-Polri yang mengemukakan ketidaksukaan terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara (IKN) di WhatsApp Group (WAG).  

TRIBUN-PAPUA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada anggota TNI-Polri yang mengemukakan ketidaksukaan terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara (IKN) di WhatsApp Group (WAG). 

Menanggapi hal itu, Jokowi meminta agar para personel TNI-Polri yang memperdebatkan IKN untuk didisplinkan.

"Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati. Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa," ujar Jokowi saat memberi sambutan di Rapim TNI Polri 2022 yang digelar di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Presiden menegaskan, kebijakan pemindahan ibu kota baru sudah diputuskan.

Oleh karena itu, kata Jokowi, personel TNI-Polri diminta untuk tidak sembarangan berbicara soal IKN.

Baca juga: Ini Daftar 3 Kandidat Kepala Badan Otorita IKN dari Non-partai, Termasuk Ridwan Kamil

"Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA grup dibaca gampang. Hati-hati," tegasnya.

Jokowi lalu menekankan soal kesetiaan prajurit kepada negara.

Menurutnya, disiplin tentara dan polisi berbeda dengan sipil.

"Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri. Kitab undang-undang disiplin tentara, yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. Saya baca ini apa sih intinya? kesetiaan tegak lurus," sebut Jokowi.

Di Rapim TNI-Polri, Jokowi juga sempat berbicara prajurit tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi karena statusnya berbeda dengan masyarakat sipil.

"Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil, sangat beda sekali. Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegasnya.

Baca juga: Sebut TNI akan Pakai Lahan 4.500 Hektare di IKN, Jenderal Andika: Untuk Angkatan Laut, Darat, Udara

Jokowi mengingatkan agar personel TNI-Polri disiplin mematuhi perintah Negara.

"Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara-kepolisian, enggak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," ucap Jokowi.

Kepala Negara menggarisbawahi soal disiplin nasional yang saat ini disebutnya masih lemah.

Karena itu, menurut Jokowi, diperlukan contoh kedisiplinan dari TNI dan Polri.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved