Lowongan Kerja Ombudsman: 44 Formasi Dibuka untuk Lulusan D4, S1, dan S2

TRIBUN-PAPUA.COM - Ombudsman Republik Indonesia (RI) membuka kesempatan lowongan kerja bagi lulusan D4, S1, dan S2.

Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan.

Baca juga: Minta Ada Transparansi Pengelolaan Dana JHT, Ombudsman: Pubik Harus Tahu ke Mana Dana Disalurkan

Lowongan kerja yang ditawarkan Ombudsman adalah Seleksi Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia.

Setidaknya ada 44 formasi yang ditawarkan Ombudsman bagi lulusan D4, S1, dan S2.

Dilansir dari laman ombudsman.go.id, memberitahukan pendaftaran ini terbuka bagi kandidat pelamar hingga 7 Maret 2022. Untuk informasi selengkapnya simak di bawah ini.

Persyaratan umum:

1. Warga Negara Indonesia

2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3. Sehat jasmani dan rohani

4. Bebas dari segala bentuk narkotika dan obat-obatan terlarang

5. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik

6. Berusia paling rendah 22 tahun dan paling tinggi 35 tahun per 1 Juni 2022

7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan (D4/S1 atau S2) dengan IPK minimal 3,00 dari perguruan tinggi dalam negeri dengan kampus dan Program studinya terakreditasi paling rendah B atau Sangat Baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan.

Jika tidak tertulis dalam ijazah, dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas atau tangkap layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi/Perguruan Tinggi dari BAN-PT yang memuat status akreditasi berasal dari portal https://banpt.or.id/atau surat akreditasi yang dimiliki perguruan tinggi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Bagi pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri harus mendapatkan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi