KKB Papua
Pembantaian 8 Karyawan PTT, Bupati dan DPRD Puncak Diminta Komunikasi Dengan KKB
Bupati dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Puncak diminta membangunan komunikasi oleh Kelompok Kriminal Bersenjata.
Penulis: Marselinus Labu Lela | Editor: Maickel Karundeng
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela
TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA- Pasca pembantaian 8 karyawan PT Palapa Timur Telematika di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, bupati dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat diminta membangunan komunikasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata.
Bupati dan anggota DPRD kabupaten setempat harus melakukan komunikasi dengan KKB.
Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Jalani Mimpi - NOAH, Temukan Semua yang Terhenti dalam Hidupmu
Tahun lalu Komnas HAM sudah mendorong agar para Bupati anggota DPRD harus berkomunikasi dengan mereka (KKB).
Baca juga: Lama Tak Dapat Pelayanan Kesehatan, Pasien Sesalkan Petugas Medis RSUD Mimika
Demikian disampaikan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey kepada Tribun-Papua.com, Jumat (4/3/2022).
"Jadi sepanjang Bupati dan Anggota DPRD tidak bisa melakukan komunikasi maka kekerasan akan terus terjadi,"kata Frits di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Jalan Agimuga.
Baca juga: Jelang Paskah, Ini 5 Cara Merayakannya di Tengah Pandemi Virus Corona
Menurut dia, masalah Blok Wabu ini sudah menelan banyak korban. Karena itu, Komnas Ham mendesak otoritas yang memiliki kewenangan agar mengeluarkan pernyataan terkait penyelesaian masalah ini.
"Lantaran kalau kita hitung-hitung, sudah puluhan orang meniggal, baik warga sipil maupun TNI-Polri tentang Blok Wabu ini,"ujarnya.
Baca juga: Demi Ameena Hanna Nur, Atta Halilintar Beranikan Diri Sembelih Sendiri Kambing untuk Acara Aqiqah
Ia berharap, pemerintah daerah setempat segera membangun komunikasi, lantaran sangat penting, mengingat selama ini pendekatan terus dilakukan oleh semua pihak,"tambah Frits.(*)