Papua Terkini

Pemekaran 3 Provinsi di Papua, Sulaeman Hamzah: Tujuannya Mendekatkan Pelayanan bagi Masyarakat

Pemekaran 3 provinsi baru di Papua antara lain, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah.

Tribun-Papua.com/ Ida
Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Papua, H Sulaeman Hamzah 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA –  Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Papua, Sulaeman L. Hamzah, menjelaskan bahwa pemekaran 3 provinsi baru di Papua memiliki tujuan prioritas dalam mendekatkan pelayanan bagi masyarakat.

Pemekaran 3 provinsi baru di Papua antara lain, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan Tengah.

Selain itu, kata Sulaeman, pemerintah pusat dan DPR RI mendukung penuh aspirasi para tokoh di Papua.

“Yang disampaikan tokoh-tokoh di Papua itu direspon pemerintah sehingga pemekaran bisa terjadi secepatnya.  DPR RI menyambut baik itu. Kita berharap, masyarakat bisa cepat sejahtera,” ucapnya.

Baca juga: Pemekaran Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Tengah Disahkan Tahun Ini

Legislator dari Senayan ini mengakui, UU Otonomi Khusus (Otsus) di Papua memang belum lama disahkan dan bergulir, namun keinginan pemerintah adalah pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

“Mau tidak mau provinsi harus dimekarkan sehingga akan lebih fokus program pelayanan kepada masyarakat.  Kita berharap percepatan pembangunan didukung Inpres Nomor 9 Tahun 2020, sisa waktu pemerintahan Jokowi akan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk Papua,” ungkapnya.

Kata anggota DPR Partai NasDem ini, hasil pemantauan dari pusat, masyarakat terisolir pedalaman Papua belum tersentuh pelayanan.

“Kita berharap Pemda bisa mengefektifkan tetapi ternyata belum bisa menyentuh sampai desa/kampung terisolir. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan harus dimekarkan 3 provinsi di Papua, soal kabupaten menyusul,” bebernya.

Baca juga: TPNPB-OPM Tolak DOB, Sebby Sambom: Bangsa Papua Tak butuh Pemekaran Provinsi Baru ala Jakarta!

Sulaeman menambahkan, ketika pemekaran provinsi baru di Papua sah maka digenjot sektor pembangunan fisik, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat yang sampai ke-20 tahun Otsus belum terlayani baik.

“Setelah dimekarkan harus bergulir terus anggaran. Pemerintahan berjalan sebagai tujuan utama pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Mengoptimalkan pelayanan jangkauan dari satu kabupaten ke kabupaten lain,” tambahnya.

Diketahui, setelah digodok di Komisi II DPR RI dan sudah masuk Badan Legislasi DPR RI, baru-baru ini pemekaran Papua telah disetujui untuk 3 provinsi baru antara lain, Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Tengah.

Baca juga: Hanya di Papua, Ratusan Warga Demo Minta Danramil dan Kapolsek Tak Diganti

Sulaeman menjelaskan, pemerintah dan DPR RI berusaha untuk menyelesaikan target agar sebisa mungkin Undang-Undang Daerah Otononi Baru (DOB) 3 provinsi baru di Papua rampung akhir tahun ini.

“Tugas kami di DPR hanya membahas itu kemudian diundangkan sampai ketok palu, selesai,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved