MotoGP Mandalika 2022

Semua ASN NTB Wajib Beli Tiket MotoGP, Pemerintah Kejar Target Penjualan 6 Ribu Tiket

Kata Sekda NTB, Pemprov NTB tengah berusaha untuk meningkatkan penjualan tiket.

Istimewa
Indonesia kembali mendapat kehormatan besar, melalui ajang balap bergengsi, MotoGP Indonesia Grand Prix 2022. Pada 11-13 Februari mendatang, Pertamina Mandalika International Street Circuit menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal diwajibkan untuk membeli tiket ajang balap motor internasional, MotoGP Mandalika 2022.

"Pemprov NTB kepada ASN-nya diwajibkan menyaksikan 4 ribu tiket. Untuk Bupati dan Walikota se-NTB sebanyak 16 ribu tiket," ujarnya.

Kemudian, klaster Kapolda, Kapolres, NTB 2 ribu tiket. Danrem, Danlanal, Danlanud NTB 2 ribu tiket. Instansi vertikal daerah 2 ribu tiket.

Klaster BUMN dan Perbankan 2.500 tiket. Asosiasi Provesi 2.000 tiket. Guru dan pelajar 2.500 tiket. Ustaz dan santri 500 tiket.

"Masyarakat umum PITI-PSMII 1.500 tiket. Jumlah tiket 35 ribu tiket," kata Lalu.

Lalu Gita menerangkan, Pemprov NTB tengah berusaha untuk meningkatkan penjualan tiket.

Baca juga: Ini Makna Patung Speed Presiden Jokowi Karya Nyoman Nuarta di Sirkuit Mandalika

Sebab, per 20 Februari penjualan tiket baru sekira 21 ribu tiket.

Lalu menjelaskan, Pemprov NTB tengah menggenjot penjualan hingga 35 ribu tiket.

"Sebanyak 35 ribu potong tiket ini kemudian kita lakukan mapping kami distribusikan 10 klasterpenjualan di NTB," ucapnya saat Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 secara virtual, Selasa (1/3/2022).

DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) NTB mengkritisi berita beredar bahwa ASN di NTB diwajibkan membeli tiket MotoGP.

Ketua DPW PSI NTB Dian Sandi Utama menilai, sebaiknya ASN jangan diwajibkan untuk membeli tiket MotoGP Mandalika.

Baca juga: Cukup dari Atas Bukit, Ramai-ramai Warga Lombok Nonton Tes Pramusim MotoGP Mandalika: Mumpung Gratis

"Tidak perlu dimobilisasi dari pejabat publik. Karena tidak semua orang juga senang nonton balap motor. Tidak boleh dipaksakan. Bahwa ini adalah gawe Pemerintah yang harus sama-sama kita sukseskan, kami setuju tapi tidak dengan cara paksa," kata Dian Sandi dalam keterangan yang diterima, Kamis (3/3/2022).

Menurut Dian, para ASN ini juga banyak yang sekaligus adalah ibu rumah tangga yang saat ini sedang memikirkan harga minyak goreng, tahu tempe dan beras.

Meski begitu, Sandi menyebut bahwa pihaknya mendukung penuh jika ada upaya-upaya negosiasi yang dilakukan oleh Pemprov NTB untuk mendapatkan diskon (harga tiket) lebih besar lagi bagi ASN dan masyarakat NTB secara luas.

"Rakyat NTB sebagai tuan rumah jangan sampai menjadi tamu di acara yang digelar di tanah mereka sendir. Bagus kalau rakyat NTB dapat diskon khusus," ucap Dian. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved