Gelar Demo di Depan Kantor DPRD Jayawijaya Papua, Massa: Kami Butuh Penyelesaian HAM Bukan Pemekaran
Massa yang mentasnamakan diri dari rakyat Papua di wilayah adat Lapogo berunjuk rasa menolak pembentukan DOB di depan Kantor DPRD Jayawijaya.
TRIBUN-PAPUA.COM - Massa yang mentasnamakan diri dari rakyat Papua di wilayah adat Lapogo berunjuk rasa menolak pembentukan daerah otonom baru (DOB) di depan Kantor DPRD Jayawijaya, Papua, Kamis (10/3/2022).
Massa demo menuntut pembatalan pertemuan antara pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Bupati se-Pegunungan Tengah.
Dari keterangan tertulis yang diterima Tribun-Papua.com, penanggung jawab demo, Dano Tabuni, mengatakan masyarakat se-Lapago meminta pertemuan tersebut segera dibatalakan.
"Kami Rakyat Papua Meminta kepada pemerintah pusat, segera batalkan pertemuan antara Kemendagri bersama Bupati se-Pegunungan Tengah Papua," kata Dano melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun-Papua.com, Kamis sore.
Baca juga: Ribuan Warga Lapago Demo Tolak DOB, Pendemo Duduki Kantor DPRD Jayawijaya
Diketahui, pertemuan antara Kemendagri dengan Bupati se-Pegunungan Tengah itu direncakan bakal membahas tentang Pemekaran Daerah Otonomi baru di Wilayah Lapago.
Dari informasi yang diperoleh, kata Dano, pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada 11 Maret 2022 mendatang di Jakarta.
Dano menegaskan massa menolak pembentukan DOB di wilayah Lapago.
"DOB bukan keinginan rakyat Papua atau solusi untuk menjawab berbagai persoalan di Papua, DOB justru akan menambah malapetaka bagi rakyat Papua,"ujarnya.
Pendemo juga mengancam jika pemerintah pusat tidak mengindahkan tuntutan mereka, maka massa akan menutup semua aktivitas kantor pemerintahan di wialyah Lapago.
Baca juga: LBH Papua Nilai Polisi Lakukan Pelanggaran Hingga Bungkam Ruang Demokrasi Dalam Demo DOB
"Pemekaran tidak bisa dibahas secara sepihak seperti Kebijakan Otsus, di Papua ada rakyatnya, hargai kami pemilik (tanah) leluhur ini, hentikan kebijakan yang merugikan rakyat Lapago," kata Dano.
"Kami membutuhkan penyelesaian HAM bukan pemekaran."
Dalam unjuk rasa itu, kata Dano, pihaknya menyatakan sikap sebagai berikut ;
1. Menolak pemekaran daerah otonomi baru (DOB ) di Wilayah Lapago.
2. Mengutuk Keras Elit Politik Bupati Se- Pegunungan Tengah Papua dan Kami Memberikan Mosi tidak Percaya Kepada :
a. Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua
b. Bupati Yahukimo Didimus Yahuli
c. Bupati Lanni Jaya Befa Yigibalom
d. Bupati Mamteng Ham R Pagawak
e. Bupati Nduga Wetinus Namiangge
f. Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda
g. Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana
h. Bupati Tolikara Usman G Wanimbo
i. PLT Bupati Yalimo Ribka Haluk
Setelah berorasi dan menyampaikan pernyataan sikap di depan Kantor DPRD Jayawijaya, tepat pukul 17.00 WIT masa membubarkan diri secara aman dan tertib. (Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara)