Supersemar, dari Soekarno Kecolongan hingga Murka Soeharto

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) hingga saat ini menyimpan tiga versi naskah Surat Perintah 11 Maret (Supersemar).

Namun, tak ada satupun yang terbukti asli.

Demikian, 56 tahun sudah teka-teki tentang keberadaan naskah asli Supersemar tak kunjung terpecahkan.

Sampai sekarang upaya menemukan naskah asli Supersemar terus dilakukan.

Namun, tetap saja keberadaan dokumen yang menjadi salah satu bagian penting dari sejarah Indonesia itu tidak jelas.

Menurut sejarawan Asvi Warman Adam yang dilansir dalam artikel surat kabar Kompas 11 Maret 2009, bagi Presiden Soekarno, surat itu adalah perintah pengendalian keamanan, termasuk keamanan Presiden dan keluarganya.

Namun, sebenarnya ia "kecolongan" dengan membubuhkan frase "mengambil segala tindakan yang dianggap perlu" dalam surat tersebut.

Baca juga: Mengenal Inggit Garnasih, Sosok Inspirasi Soekarno Muda

Padahal, perintah dalam militer harus tegas batas-batasnya, termasuk waktu pelaksanaannya.

Menurut Bung Karno, surat itu bukanlah transfer of authority.

Brigjen Amir Machmud yang membawa surat itu dalam perjalanan dari Bogor ke Jakarta langsung berkesimpulan bahwa itu adalah pengalihan kekuasaan.

Dengan surat itu, Soeharto mengambil aksi beruntun pada Maret 1966, membubarkan PKI, menangkap 15 menteri pendukung Soekarno, memulangkan Tjakrabirawa (yang terdiri dari sekitar 4.000 anggota pasukan yang loyal kepada Presiden), dan mengontrol media massa di bawah Pusat Penerangan Angkatan Darat (Puspen AD).

Tindakan Soeharto ini tidak lain mengakhiri dualisme kekuasaan yang telah terjadi pasca-Gerakan 30 September.

Murka Soeharto

Soeharto pernah murka dan kembali menyinggung soal peluang dia melakukan tindakan represif menggunakan Supersemar pada Januari 1972.

Ketika itu kondisi di dalam negeri tengah memanas karena gelombang penolakan dan aksi demonstrasi menentang pembangunan proyek Taman Mini Indonesia Indah.