PDI Perjuangan Tegur Luhut Bicara soal Penundaan Pemilu 2024

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Hubungan antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terlihat tak harmonis akibat isu penundaan Pemilu 2024.

Terlebih Luhut disebut-sebut berada di balik isu penundaan Pemilu 2024.

Sedangkan PDIP sendiri dengan tegas menolak hal tersebut.

Baca juga: Faldo Maldini: Pemerintah Tak Tahu Rencana Penundaan Pemilu!

Teguran ini sendiri memiliki dasar, pasalnya Luhut berbicara perihal isu yang berada di luar kapasitasnya sebagai Menko Marves.

Tak ayal, dilansir dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mempertanyakan sikap Luhut berbicara soal wacana penundaan Pemilu 2024.

Hasto menilai, isu penundaan pemilu semestinya bukan disampaikan oleh Luhut, terlebih isu tersebut bukan masuk ranah kementerian yang dipimpinnya.

Melainkan, seharusnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, atau Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa?

Baca juga: Jokowi Sudah Tahu Pihak-pihak yang Ingin Menjerumuskannya dengan Isu Presiden 3 Periode, Siapa Saja?

Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah Menko Polhukam.

Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” kata Hasto dalam siaran pers, Senin (14/3/2022).

Hasto mengingatkan, seorang pembantu Presiden semestinya fokus pada tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan.

Hasto mengimbau agar para menteri tidak membuat pernyataan yang negatif karena Presiden Joko Widodo sendiri menurutnya terus berupaya membangun optimisme dan bekerja keras mengatasi pandemi.

Baca juga: Jokowi 3 Periode Lebih Rasional daripada Penundaan Pemilu maupun Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Hasto juga menegaskan, semestinya tidak ada menteri yang punya pendapat berbeda dengan Jokowi dalam menyikapi wacana menunda pemilu.

"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024.

Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” ujar Hasto.