Klaim Big Data Penundaan Pemilu Benar Ada tapi Enggan Buka ke Publik, Luhut: Janganlah, Buat Apa?

TRIBUN-PAPUA.COM - Big data mengenai penundaan pemilu 2024 diklaim oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan benar adanya.

Ia mengeklaim tak mengada-ada soal big data soal 110 juta warganet yang meminta supaya pemilu 2024 ditunda.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Luhut menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

Baca juga: Sindir Menteri yang Bicara Penundaan Pemilu, Masinton Pasaribu: Sumbernya Big Data atau Big Mouth?

Meski begitu, Luhut mengaku enggan membuka data tersebut ke publik.

"Ya janganlah, buat apa dibuka?,” tuturnya.

Luhut mengatakan, saat ini teknologi sudah berkembang pesat. Oleh karenanya, mudah untuk mengetahui suara rakyat soal penundaan pemilu.

Selain itu, Luhut mengaku mendengar aspirasi tersebut secara langsung. Menurutnya, banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

Baca juga: Kritik Wacana Penundaan Pemilu, AHY: Kalau Misalnya Disepakati Lalu Apa? Presiden Seumur Hidup?

“Yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar, boleh nggak benar. (Masyarakat bilang), sekarang kita tenang-tenang kok,” ujar Luhut.

Masyarakat pun mempertanyakan mengapa pemilu harus buru-buru padahal gelaran tersebut bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.

"(Masyarakat bertanya), kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun. Kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," kata Luhut lagi.

Meski mengeklaim adanya big data soal 110 juta warganet yang menolak pelaksanaan Pemilu 2024, Luhut mengaku tidak pernah mengumpulkan elite partai politik untuk berkonsolidasi membahas ini.

Baca juga: Luhut Klaim Ada Big Data Tunda Pemilu 2024, Direktur Eksekutif IndoStrategic: Manipulasi Informasi

Luhut mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR.

Dia mengeklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi. Namun, seandainya tidak berjalan, itu pun tak menjadi soal.