FGD Golkar Jakarta
FGD DPD Golkar Jakarta: Lepas Status IKN, Jakarta Ubah Sistem Pemerintahan?
Jika IKN jadi pindah ke Kalimantan, maka Jakarta menjadi daerah otonom tingkat II kabupaten dan kota, di mana ada pemilihan kepala daerah dan DPRD.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur sudah menjadi keputusan pemerintah.
Proses pembangunan infrastruktur mulai berjalan, dan upacara 17 Agustus 2024 diharapakan digelar dari istana di tempat baru.
Lantas, bagaimana dampaknya bagi Jakarta setelah tidak berstatus IKN?
Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, jika IKN jadi pindah ke Kalimantan, maka Jakarta menjadi daerah otonom tingkat II kabupaten dan kota, di mana ada pemilihan kepala daerah dan DPRD.
"Dibukanya Jakarta menjadi daerah otonomi tingkat II Kabupaten dan Kota yang sambut baik serta antusias adalah partai politik," kata Mujiyono dalam forum diskusi kelompok (FGD) bertema 'Bagaimana Sistem Pemerintahan Jakarta Setelah Tidak Lagi Jadi Ibu Kota?' yang diselenggarakan DPD Partai Golkar DKI Jakarta bersama Warta Kota – Tribun Network di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/3).
Meskipun sudah tidak lagi sebagai IKN, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini yakin Jakarta masih menjadi kota bisnis.
Sehingga ia tidak menyarankan Jakarta sebagai kota pariwisata karena akan kalah dengan daerah Bali, Bandung dan kota lainnya.
"Kalau kota pendidikan, rasa-rasanya Jakarta akan kalah dengan Bandung, Yogyakarta dan lainnya," ujar Mujiyono.
Menurutnya, pemindahan IKN juga akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini bersumber dari pajak.
Kota yang khas dengan Monas ini tidak memiliki sumber daya alam seperti di daerah-daerah lainnya.
"Kalau tidak ada sumber daya alam, otomatis kita harus improvisasi terkait dengan peningkatan PAD."
Mujiyono menambahkan, jika tidak improvisasi dalam peningkatan PAD, maka akan muncul daerah miskin DKI Jakarta.
Selama ini pendapatan pajak itu dari tempat bisnis dan hiburan paling banyak berada di kawasan Jakarta Selatan, Pusat dan Barat.
Kemudian Jakarta Timur dan Jakarta Utara tidak terlalu banyak pusat bisnisnya dan akan mengalami penurunan PAD secara drastis.
"Jadi sangat kompleks saya kira, kita tidak berfikir yang sangat pendek, tapi ini satu hal yang harus dipfikirkan dari sekarang," ujar Mujiyono.
