Marinus Yaung: Perlu Bentuk ‘Provinsi KKB’ untuk Atasi Isu Human Security di Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Akademis Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung mengatakan perlu membentuk "Provinsi KKB" untuk mengatasi isu human security karena semakin kini menjadi dominan di Papua.

Menurut Marinus Yaung, hal tersebut perlu dilakukan lantaran mengingat konflik dan kekerasan di Bumi Cenderawasih belum berujung.

"Membuat siapa saja, kalangan sipil atau militer, kelompok sipil bersenjata, semuanya menjadi target. Kapan saja lengah, nyawa melayang. Karena itu, Negara harus hadir dalam bentuk pembentukan daerar-daerah otonomi baru (DOB) di Papua," kata Marinus Yaung dalam tulisannya di media social, Senin (28/3/2022).

Baca juga: Ini Sederet Kasus Penembakan di Bandara Kenyam Nduga Papua

Marinus Yaung pun mengijinkan Tribun-Papua.com untuk mengutip sebagian besar dari tulisannya tersebut.

Dalam tulisannya tersebut, Marinus Yaung juga meminta kehadiran negara dalam bentuk menggerakan kekuatan militer secara besar-besaran ke Papua, itu hard approach dan belum maksimal selesaikan isu ancaman terhadap kemanusian.

"Perlu di kedepan soft approach dalam bentuk kebijakan DOB Provinsi agar bisa menjadi solusi alternatif selesaikan masalah human security di Papua," ujarnya.

Menurut Marinus Yaung, dengan terbentuknya DOB Provinsi, negara akan dengan mudahnya memetahkan dan melokalisir posisi aktor-aktor kekerasan yang mengancam keselamatan warga masyarakat.

"Sembari Negara juga bisa mengembangkan dan memperkuat kebijakan keamanan teritorial untuk mempersempit ruang gerak kelompok sipil bersenjata atau KKB Papua," tukasnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Penembakan di Bandara Kenyam Nduga Kembali Terjadi

Sebab kata Marinus Yaung, KKB di Papua saat ini memiliki kekuatan teknologi senjata yang semakin modern.

"Kelompok KKB Egianus Kogoya di Nduga semakin berbahaya. Senjata mereka telah memakan banyak korban,” katanya.

“Negara harus siap strategi antisipasinya, dan menjadikan kebijakan DOB Provinsi sebagai instrumen strategis keamanan, secara khusus Provinsi Pegunungan Tengah Papua yang menjadi basis utama KKB, negara akan bisa mengontrol dan mempersempit ruang gerak perlawanan KKB Papua dengan tepat," sambungnya.

Baca juga: Dooorr! Bandara Kenyam di Kabupaten Nduga Kembali ‘Diserang’

Marinus Yaung juga meminta, Menkopolhukam, Mahfud MD segera merealisasikan pembentukan DOB Provinsi Pegunungan Tengah.

"Agar seluruh pasukan keamanan dikerahkan untuk membuat garis embarkasi militer demi membatasi akses KKB dan para simpatisan. Biarkan KKB dan simpatisannya beraktivitas dengan agendanya sendiri di Provinsi KKB milik mereka sendiri," ujarnya.

Hal itu lantaran, menurut Marinus Yaung, semua pihak mau Papua menjadi satu.