Soal Big Data Penundaan Pemilu yang Diklaim Luhut, PDIP: Sudah Terbantahkan dengan Sendirinya

TRIBUN-PAPUA.COM - Klaim Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal klaim 110 juta big data terkait penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai sudah terbantahkan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Hasto Kristiyanto.

Sebab, kata dia, Luhut enggan mengungkap data itu kepada masyarakat.

Oleh karena itu, menurut Hasto, klaim soal big data tersebut tak perlu lagi dibahas.

Baca juga: Sindir Menteri yang Bicara Penundaan Pemilu, Masinton Pasaribu: Sumbernya Big Data atau Big Mouth?

"Sudah tidak perlu dibahas lagi karena sudah terbantahkan dengan sendirinya, kan Pak Luhut sendiri tidak mau men-declare itu sehingga itu otomatis telah terbantahkan," kata Hasto seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (28/3/2022).

Pada 15 Maret 2022, Luhut mengklaim dia mempunyai 110 juta data digital (big data) tentang dukungan masyarakat yang menginginkan supaya pemilu ditunda dengan berbagai alasan.

Salah satunya adalah untuk menjaga proses pemulihan perekonomian, dan rakyat masih menghendaki Presiden Joko Widodo memimpin.

Akan tetapi, Luhut menolak membuka data itu kepada masyarakat.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta.

Baca juga: Klaim Big Data Penundaan Pemilu Benar Ada tapi Enggan Buka ke Publik, Luhut: Janganlah, Buat Apa?

Luhut juga menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar. Meski begitu, Luhut mengaku enggan membuka data tersebut ke publik.

"Ya janganlah, buat apa dibuka?," ujar Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto juga sempat melontarkan wacana penundaan pemilu 2024.

Menurut Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar, mereka hanya menampung aspirasi masyarakat.

"Kita harus mengerti yang namanya aspirasi, aspirasi itu tidak boleh ditolak apalagi kita suara Golkar adalah suara rakyat, nah oleh karena itu posisi seperti demikian," kata Airlangga usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2022.

Baca juga: Kritik Wacana Penundaan Pemilu, AHY: Kalau Misalnya Disepakati Lalu Apa? Presiden Seumur Hidup?

Wacana itu memicu perdebatan dari kalangan akademisi dan aktivis pro demokrasi.