Korupsi

Kejati Papua Tangkap DPO Koruptor Kasus Penyusunan RTRW Waropen, Negara Dirugikan Rp1,2 Miliar

CP melakukan tindak pidana korupsi bersama Sekertaris Bappeda Waropen inisial KI, dan mantan Bupati Waropen inisial OJR. Negara dirugikan Rp1,2 miliar

Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
Kepala Kejati Papua Nikolaus Kondomo dalam konferensi pers bersama awak media, Rabu (30/3/2022) Sore di Kantor Kejaksaan tinggi Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kejaksaan Tinggi Papua menangkap seorang terpidana korupsi pekerjaan penyusunan buku RTRW dan RUTRK Kabupaten Waropen Tahun 2004.

Terpidana korupsi inisial CP telah 10 tahun dalam pencarian sejak dinyatakan buron atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati Papua.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan, penangkapan CP berlangsung di Jakarta Barat pada Minggu (27/3/2022), pukul 10.00 WIB.

Baca juga: Mahfud MD: Banyak Uang Hasil Korupsi Dibawa Kabur ke Luar Negeri

"Terpidana atas nama Carolus Pramono ini telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), Kejati Papua selama 10 tahun, berdasarkan putusan MA No. 1879K/Pid.Sus/2010 tanggal 11 Mei 2011," ujar Nikolaus dalam jumpa pers yang dihadiri Tribun-Papua.com, di Jayapura, Rabu (30/3/2022).

Tim tangkap buron (Tabur) membekuk CP di Jalan Surya Timur Blok II-X8 Rt 008 Rw 05 Jakarta Barat.

Dalam prakteknya, CP dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut berstatus sebagai Kepala Cabang PT Propelat Papua berdasarkan surat perintah kerja Nomor 03/SPK-RTRW/BAPPEDA/W/2004 tanggal 01 Juli 2004.

"Namun pekerjaanya bertentangan dengan UU Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Kepres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," ungkap Kondomo.

CP atas tindakannya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.275.775.000.

Kondomo menyebut, CP melakukan tindak pidana korupsi bersama Sekertaris Bappeda Waropen inisial KI, dan mantan Bupati Waropen inisial OJR.

"KI dan OJR terlebih dahulu sudah dilaksanakan eksekusi," jelasnya.

Kondomo menyatakan, CP telah diputus pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 75 juta.

"Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan serta menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.275.775.000, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," tegasnya.

Baca juga: Sekda Samosir Ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan, Korupsi Dana Covid-19 Rp 944 Juta

Adapun CP digiring ke Jayapura oleh Tim Tabur Kejati Papua pada Senin (28/3/2022), menggunakan pesawat udara.

"Kemudian dilakukan penyerahan kepada jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen," katanya.

Kondomo mengimbau seluruh orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Papua agar segera menyerahkan diri.

"Kalian tidak ada tempat untuk bersembunyi, segera serahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved