Penuhi Syarat Administrasi, Pembentukan Provinsi Papua Selatan Sudah Final

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menjadi perbincangan hangat karena menuai pro dan kontra.

Masyarakat terbagi menjadi dua, di mana ada yang mendukung, namun tak sedikit pula menyatakan penolakan.

Buntutnya, aksi demonstrasi penolakan pembentukan DOB di Papua terus bergejolak.

Bukan hanya di Papua, unjuk rasa penolakan pemekaran Papua juga dilakukan di sejumlah daerah di luar Papua dan Papua Barat.

Tak jarang pula terjadi kericuhan antara demonstran dan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan, sehingga korban berjatuhan dari aksi yang dilakukan.

Sejauh ini, aksi tolak DOB telah dilakukan di Kota Jayapura, Manokwari, Jayawijaya, Jakarta, Yahukimo, Malang, Sorong, hingga yang terakhir di Merauke dan Nabire.

Empat Kabupaten

Terdapat tiga provinsi baru digagas dalam pemekaran Papua.

Melalui harmonisasi dan sinkronisasi DPR dan pemerintah, Papua Selatan merupakan satu di antara DOB yang diusulkan pembentukannya.

Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan secara resmi menyerahkan aspirasi ke Pemerintah Provinsi (Papua), DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP), Rabu (24/11/2021).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan Thomas E Safanpo di Jayapura pada Kamis (25/11/2021).

Menurut Thomas, aspirasi pembentukan Provinsi Papua Selatan murni berasal dari seluruh komponen masyarakat di wilayah Selatan Papua yang mencakup Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Asmat.

Dalam dokumen yang diserahkan, terdapat tanda tangan dari tokoh agama, tokoh adat, paguyuban kemasyarakatan, DPRD dan kepala daerah.

"Kami tim hanya fasilitasi dan memfasilitasi apa yang disampaikan oleh masyarakat Papua Selatan, setelah ini langkah kami akan ke Jakarta menyampaikan aspirasi ini kepada presiden, Menko Polhukam, Mendagri, Komisi II dan Komisi III DPR RI," kata Thomas yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Asmat.

Terdapat empat kabupaten dalam usulan pembentukan Provinsi Papua Selatan.