Jhony Banua Rouw Minta Demonstran Penolak DOB dan Otsus Papua Sampaikan Aspirasi lewat Dialog 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw meminta seluruh demonstran yang menolak rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Bumi Cenderawasih agar menyampaikan aspirasi lewat dialog.

Massa juga diminta untuk tidak terprovokasi hingga melakukan tindakan anarkis.

Hal ini disampaikan Jhony Banua Rouw usai menemui ribuan massa di Abepura, Kota Jayapura, Jumat (1/4/2022).

"Alangkah baiknya, kita sebagai orang Papua, dapat lebih santun menyampaikan aspirasi kita, termasuk untuk menolak rencana DOB," katanya.

Baca juga: Ketua DPR Papua Turun ke Jalan Dengar Aspirasi Massa Tolak DOB dan Otsus di Jayapura

Jhony mengaku, memang banyak masyarakat yang datangk ke DPR Papua untuk menyampaikan aspirasi terkait pemekaran.

"Ini ada dua kelompok yang kita lihat, karena memang ada kelompok yang datang menyampaikan menerima minta pemekaran, dan ada juga kelompok yang datang untuk menolak pemekaran," ujarnya.

Meski begitu, pihaknya harus fair dan mengatakan keduanya punya aspirasi.

Hanya, belakangan banyak aksi menolak pemekaran melalui demonstrasi.

"Saya sempat sudah ketemu dengan adik-adik BEM yang ingin menyampaikan aspirasi, saya mengundang mereka untuk berdiskusi dan kami ingin tahu alasan menolak pemekaran itu apa, sehingga kami sebagai lembaga dewan bisa melihat secara baik, serta dapat data yang benar," tambahnya.

DPR Papua menginginkan adanya diskusi, sehingga legislator bisa memberikan keputusan dan pertimbangan berdasarkan landasan konstitusional.

Baca juga: Pembangunan Papua Berdasarkan Wilayah Adat, Bupati Jayapura: Implementasi UU Otsus

"Kami sendiri mendapatkan informasi bahwa demo pada 1 April ini, untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat, kalau memang ingin menyampaikan hal tersebut, dapat menyurati DPRP dan beraudiensi dengan kami," pintanya.

Sebab, aksi massa berpotensi memunculkan korban, termasuk masyarakat umum terkena dampaknya.

"Kami DPRP sangat siap menerima aspirasi tersebut, dan semua aspirasi itu akan kita bawa ke pusat dan tak mengurangi apapun," tegas Jhony.

Ia menyatakan, DPR Papua tak punya kewenangan lagi untuk memberikan rekomendasi soal menerima atau menolak pemekaran, menyusul UU Otsus telah disahkan.

"Kalau dulu, pemekaran itu harus atas dasar persetujuan DPRP, MRP, Gubernur, tetapi yang sekarang ini tidak ada lagi hal tersebut, semuanya langsung melalui Pemerintah Pusat," jelasnya.

Ribuan Massa Turun ke Jalan

Diberitakan sebelumnya, ribuan demonstran yang mengatasnamakan mahasiswa dan rakyat Papua menolak tegas pemekaran provinsi atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua.

Massa penolak DOB Papua berkumpul pada dua titik Kota Jayapura; Expo Waena dan gapura Uncen bawah Abepura.

Baca juga: Jayapura dan Timika Gelar Aksi, Demonstran: Tak Ada Manfaat Otsus dan Pemekaran Papua Buat Kami

Mereka diblokade aparat keamanan saat hendak menggelar longmarch lantaran tak mengantongi izin dari Polresta Jayapura Kota.

Massa lalu melakukan orasi di lokasi tersebut, tepatnya di persimpangan jalan menuju Bumi Perkemahan Waena.

"Kami rakyat Papua dan 116 organisasi menolak dengan tegas daerah otonomi baru (DOB), kami tolak, itu tidak ada manfaatnya," teriak seorang koordinator aksi.

Menurutnya, negara Indonesia mempertahankan Papua hanya karena sumber daya alamnya.

"Kita bisa lihat, hari ini Negara pertahankan Papua karena kekayaan Alam yang kita miliki," ucapnya.

Tidak hanya itu, perwakilan perempuan Papua yang mewakili juga menyampaikan aspirasi.

"Kami tolak, tolak pembentukan daerah otonomi baru dan Otsus jilid 2. Hal itu tidak ada manfaatnya buat kami," tegasnya.

Di sepanjang jalan, puluhan anggota Brimob bersenjata lengkap bersiaga menghalau massa.

Sementara itu, ribuan massa juga diblokade di Uncen Abepura. Mereka berkumpul di halaman gedung pascasarjana.

Baca juga: Massa Berorasi Tolak Pemekaran Papua, Aparat Bersenjata Lengkap Blokade Ratusan Demonstran

Tampak ratusan aparat keamanan memblokade massa di gapura utama Uncen.

Aparat menahan massa menggunakan antihuruhara.

Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Gustav Robby Urbinas memimpin pemblokadean massa untuk menghindari anarkisme, seperti kerusuhan Jayapura 2019. (*)