Pemekaran Papua

John Gobay Minta Jokowi Segera Evaluasi DOB Papua

Kata John, pelarangan aksi tolak DOB diduga adanya kepentingan kelompok tertentu.

Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
Aksi demonstrasi tolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Buper, Waena, Kota Jayapura. Aksi ratusan massa itu dikawal ketat aparat gabungan. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Presiden Joko Widodo diminta harus segera mengevaluasi rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Demikian, disampaikan Anggota DPR Papua, John Gobay kepada Tribun-Papua.com, Sabtu (2/4/2022) via telepon.

"Presiden harus mengevaluasi rencana pemekaran," tegas John

Kata John, pelarangan aksi tolak DOB diduga adanya kepentingan kelompok tertentu.

"Kepentingannya adalah ada yang sudah menargetkan jadi Pj Gubernur atau mau ikut pencalonan serta kepentingan kelompok pemodal di Papua,"ujarnya.

Baca juga: 2 Orang Tewas Saat Demo DOB di Yahukimo, Kini Kasusnya Dilaporkan ke Kompolnas

John mengatakan, semoga tidak terjadi korban dari kelompok yang mengaku dekat dengan istana, menteri, serta dapat mengatur semua di Jakarta.

"Dalam alam demokrasi wajar saja ada pro dan kontra, sehingga haruslah dilayani semua kelompok untuk menyampaikan pendapatnya,"ucapnya.

Baca juga: Terima Aspirasi Demo DOB, Feryana Wakerkwa: akan Kami Lanjutkan Sesuai Tupoksi DPR Papua

John mempertanyakan pertanggungjawaban terhadap korban yang berjatuhan, termasuk orang Papua yang terpolarisasi dan berujung pada politik pecah belah.

"Ketidaksungguhan, ketidakjelasan Jakarta menyelesaikan persoalan distorsi sejarah dan pelanggaran HAM membuat penyelesaian masalah Papua menjadi pincang,"ucapnya.

Lanjutnya, harusnya penyelesaian masalah tersebut berjalan beriringan dengan program percepatan pembangunan daerah melalui penataan daerah, baik pemekaran dan penggabungan daerah.

"Daerah yang tidak mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah harus digabungkan daripada terjadi  pemborosan dana,”

“Ketika kapasitas fiskal daerah masih lemah, kewenangan pengelolaan SDA yang diharapkan mampu meningkatkan PAD masih dibatasi kewenangannya, hingga pengangkatan pegawai yang masih terpusat, kita harus disodorkan sebuah kekhususan yaitu pemekaran wilayah,"tegasnya.

“Apakah penolakan DOB disusupi kelompok radikal? Tentu tidak demikian. Di satu sisi, ketidaksungguhan, ketidakjelasan Jakarta menyelesaikan persoalan distorsi sejarah dan pelanggaran HAM."

"Jakarta tidak serius membuat penyelesaian masalah Papua dan membuat masalah tersebut menjadi pincang. Tidak hanya itu, kehadiran aparat non organik di berbagai daerah yang terus berkonflik dengan OPM dan mengakibatkan korban juga menjadi alasan mengapa DOB ditolak," tukasnya.

Baca juga: Massa Tolak DOB Papua Bubar, Kombes Gustav Urbinas: Kota Jayapura Kondusif

Demikian Jokowi diminta segera mengundang Mendagri dan DPR RI untuk mengevaluasi situasi Papua terkait dengan pro dan kontra rencana pemekaran provinsi.

"Jangan pemerintah pusat memaksakan pemekaran dan menggeser desentralisasi asimetris menjadi sentralisasi dalam hal pemekaran," tambah dia. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved